TITIKNOL.ID,TANJUNG SELOR– Presiden Joko Widodo mengistruksikan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, untuk segera menyelesaikan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) demi percepatan pelaksanaan proyek startegis nasional (PSN), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
Untuk itu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang menggelar rapat terbatas bersama sejumlah OPD, Rabu (20/7) di gedung gabungan dinas, Tanjung Selor, Bulungan.
“Saya pinta OPD terkait harus mendukung aktif dengan melengkapi administrasi dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam percepatan pembangunan KIPI,” jelas Zainal Arifin seperti release yang diterima Titiknol.Id.
Gubernur Zainal mengatakan selain masalah perizinan dan pembebasan lahan, masih ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan Pemprov Kaltara.
Mengenai pembangunan terminal khusus sudah dibahas dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, juga belum lama ini. Bahkan, Manteri Budi Karya Sumadi telah berkomunikasi dengan tiga perusahaan yang direkomendasikan Pemprov Kaltara.
“Semoga diakhiri Juli 2022 ini permasalahan pembanguan terminal khusus sudah dapat berproses,” tuturnya.
Ia menggarisbawahi persoalan masalah AMDAL dan terminal khusus. Menurutnya, dua hal itu perlu perhatian serius dan aksi nyata.
“Mari kita tunjukan kepada Bapak Presiden, kalau OPD di Kaltara ini siap bergerak cepat dan mampu melaksanakan instruksi Bapak Presiden untuk percepatan pembanguan KIPI,” tegasnya.
OPD yang terlibat terlibat langsung dalam urusan percepatan pembanguan KIPI harus wajib turun langsung ke lokasi pembanguan KIPI.
“Wajib turun ke lokasi ya, nanti saya minta para Asisten untuk mengakomodir OPD-nya untuk turun ke lokasi. Dengan begitu kita bisa mengetahui persis situasi yang ada di lapangan, bukan cuma duduk di kantor dan terima laporan saja,” harapnya.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Zainal juga menyampaikan, dalam waktu dekat Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perhubungan Budi Karya akan meninjau lokasi KIPI, di Tanah Kuning.
“Karena, berdasarkan laporan yang mereka terima (Kapolri dan Menhub), di lokasi KIPI ini ada kawasan hutan mangrove. Tapi sudah saya jelaskan tidak ada hutan mangrove dari 10.100 hektar lahan KIPI,” pungkasnya. (*)
