TitiknolKaltara

Kaltara Dapat Rp 12,24 Triliun di APBN 2023

×

Kaltara Dapat Rp 12,24 Triliun di APBN 2023

Sebarkan artikel ini
Wahyu Prihantoro, Kakanwil DJPb Kalimantan Utara. TITIKNOL.ID

TITITKNOL.ID, TANJUNG SELOR – Belanja negara tahun 2023 dialokasikan ke Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp 12,24 triliun dalam bentuk belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 3,76 triliun serta dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 8,48 Triliun.

“Secara umum, APBN untuk Provinsi Kalimantan Utara naik 17,06% dibanding anggaran tahun 2022. Alokasi TKD naik signifikan sebesar 25,05% yang dikontribusi oleh kenaikan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) hampir 100%. Sedangkan alokasi belanja Kementerian/Lembaga naik 2,30%,” tutur Wahyu Prihantoro, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) Provinsi Kaltara, Rabu (14/12).

Wahyu Prihantoro mendampingi Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di gedung gabungan dinas Provinsi Kalimantan Utara, di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Alokasi belanja K/L untuk Kalimantan Utara dialokasikan kepada 38 K/L yang terdiri dari 213 Satuan Kerja (Satker) dan disalurkan oleh 3 (tiga) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu KPPN Tanjung Selor, KPPN Tarakan, dan KPPN Nunukan.

“Belanja K/L tersebut difokuskan pada bidang konektivitas, jaringan sumber daya air, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta pelayanan publik,” ujar Wahyu Prihantoro.

Ia mengatakan, APBN memiliki daya ungkit yang besar dalam menggerakkan perekonomian Kalimantan Utara. Oleh karena itu, akselerasi untuk serapan APBN yang optimal diharapkan dapat segera dilaksanakan sejak penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah 2023 kepada Satker dan pemerintah daerah.

“Hal ini bertujuan agar APBN berkinerja maksimal sesuai target capaian dan output yang ditetapkan, sehingga outcome dari kinerja APBN dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:   Gubernur Kaltara Sebut Banyak Efek Positif Musik Alam Festival 2K22

Di samping itu, lanjut dia, koordinasi dan komunikasi lintas sektoral perlu ditingkatkan intensitasnya guna mewujudkan sinergitas guna mewujudkan belanja berkualitas di Kalimantan Utara.

“Kanwil DJPb Kalimantan Utara, bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Kalimantan Utara, siap menjadi mitra pemerintah daerah, Satkel K/L, dan satuan kerja perangkat daerah di Kalimantan Utara dalam upaya mewujudkan belanja yang berkualitas dan akuntabel,” tuturnya. M04