TitiknolKaltara

Andi Hamzah: 20 Ranperda Masuk Propemperda 2023

×

Andi Hamzah: 20 Ranperda Masuk Propemperda 2023

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kaltara Albertus SM Baya dan Wakil Ketua Andi Hamzah. TITIKNOL.ID

TITIKNOL.ID, TANJUNG SELOR – Sebanyak 20 rancangan peraturan daerah (Ranperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 2023. 

Dua puluh propemperda terdiri atas 15 usulan Pemprov Kaltara dan 5 inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

“Propemperda 2023 sudah dibahas di internal DPRD lewat Bapemperda. Dan ini perlu diketahui bahwa penyusunannya mengacu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,” ujar Andi Hamzah, Wakil Ketua DPRD Kaltara, Senin (19/12) di ruang sidang DPRD Kaltara. 

Ia mengatakan dengan propemperda diharapkan pembentukan perda terlaksana secara tertib, sistematis, tidak tumpang tindih, dan memperhatikan skala prioritas.

Usulan Ranperda yang diajukan Pemprov Kaltara ialah Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang PT Benuanta Kaltara Jaya; Perubahan Atas Perda Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Migas Kaltara Jaya; Ranperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Ranperda Pemberdayaan Masyarakat Desa; Ranperda  Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Ranperda Penanaman Modal; Ranperda Pengarusutamaan Gender; Ranperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah. 

Adapula Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Benuanta Kaltara Jaya; Ranperda Penamaan RSUD Dr Jusuf SK; Ranperda Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Kemudian Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kaltara; Ranperda Penanggulangan Kemiskinan; Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltara 2022-2024. 

Adapun ranperda inisiatif DPRD mencakup Ranperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kaltara; Ranperda Pembanunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kaltara; Ranperda Keterbukaan Informasi Publik; Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan; dan Ranperda Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 

Baca Juga:   ASN Kaltara Diwanti-wanti Hindari Politik Praktis

“Ranperda-ranperda itu baru daftar usulan masuk ke propemperda. Nanti selanjutnya di DPRD itu dibuatkan pansus-pansus (panitia khusus) untuk menanganinya. Harapan kita kenapa harus ada kita buat perda, tujuannya itu adalah untuk kepentingan pembangunan di Kaltara,” ujarnya. 

Raperda-raperda yang dibahas lanjut politisi partai Gerindra ini tujuannya untuk meningkatkan tatanan dalam pemerintahan termasuk peningkatan pendapatan asli daerah. 

“Tentu kita berharap semoga raperda ini cepat ditindaklanjuti. Adapun perda yang sudah disahkan tahun ini untuk segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan dengan baik oleh instansi teknis di Pemprov Kaltara,” ujarnya. M04