TitiknolKaltara

Kaltara Mulai Seriusi Perdagangan Karbon

×

Kaltara Mulai Seriusi Perdagangan Karbon

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi hutan di Kaltara. IST

TITIKNOL.ID, TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara menyiapkan mekanisme perdagangan karbon.

Tim untuk menangani hal tersebut telah dibentuk lewat rapat koordinasi yang dipimpin Wagub Kaltara Yansen, Kamis 15 Desember pekan kemarin.

Yansen menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan aturan tentang pasar karbon sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap Nationally Determined Contributions (NDC) terkait isu perubahan iklim, baik dalam bentuk penguatan program maupun strategi.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021.

“Kaltara dalam kesatuan kabupaten/kota memiliki potensi sangat besar di bidang lingkungan terutama hutan. Jadi ada dua, hutan primer dan hutan mangrove. Keduanya memiliki isu besar, isu internasional sebagaimana kebijakan presiden tentang kawasan industri hijau yang salah satu potensi terbesar itu adalah mangrove,”ujarnya.

Secara geografis kata Yansen, dengan luas hutan mencapai 1,3 juta hektare Kaltara menjadi salah satu daerah yang memiliki hutan terluas di Indonesia.

“Tetapi itu tidak berdampak pada kita, sementara kita punya tanggung jawab moral terhadap perlindungan terhadap hutan itu sendiri. Saya kira naif-lah kalau kita tidak berpikir bahwa kepentingan besar yang berdampak pada negara, berdampak pada kepentingan internasional tapi tidak berdampak pada kepentingan daerah. Maka dari itu beliau (Gubernur) perintahkan saya untuk segera menanganinya dan saya sudah rapat untuk membentuk tim kajian yang akan memperjuangkan carbon trade,” ujarnya.

Yansen mengatakan pemprov sangat memahami bahwa untuk mencapai target NDC diperlukan inovasi-inovasi instrumen kebijakan. Dalam Perpres NEK, ada mekanisme perdagangan karbon yang diatur, yaitu perdagangan antara dua pelaku usaha melalui skema cap and trade, pengimbangan emisi melalui skema carbon off set, pembayaran berbasis kinerja (result based payment), dan pungutan atas karbon, serta kombinasi dari skema yang ada.

Baca Juga:   Gubernur Kaltara Ancam Beri Sanksi Bagi ASN yang Suka Bolos Kerja

“Saya kira ini yang kita perjuangkan agar formulasi DAU (Dana Alokasi Umum) baik untuk kabupaten/kota maupun Kaltara harus diperhitungkan dari potensi strategis daerah. Untuk itu kita sudah diskusi panjang, saya sudah arahkan untuk membentuk tim yang melibatkan seluruh OPD terkait di Provinsi Kaltara dan Kabupaten/Kota bahkan termasuk komponen masyarakat adat, NGO terkait yang selama ini sudah bergerak kita juga harap mereka ikut berjuang,” katanya.

Yansen berharap ketersediaan informasi dan kesamaan pemahaman mengenai isu ini perlu disampaikan untuk memastikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sejalan dengan kaidah yang telah berjalan, terutama terkait dengan komitmen Kaltara secara internasional.

“Kita harapkan semua elemen masyarakat dapat mendukung upaya ini,” pungkasnya. M04