Penajam

Kadin PPU Nilai Pengusaha Lokal Bisa Berpartisipasi Bangun IKN Nusantara

×

Kadin PPU Nilai Pengusaha Lokal Bisa Berpartisipasi Bangun IKN Nusantara

Sebarkan artikel ini

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berencana akan melakukan silaturahmi dengan kepala Badan Otorita IKN

Ketua Kadin PPU Rudiansyah. TITIKNOL.ID

TITIKNOL.ID,PENAJAM– Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berencana akan melakukan silaturahmi dengan kepala Badan Otorita IKN.

Hal ini bertujuan agar pengusaha lokal mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketua Kadin PPU Rudiansyah mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, PPU dan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) membuka peluang usaha yang cukup besar.

Kadin PPU rencana berkoordinasi dengan ratusan pengusaha yang ada di Benuo Taka untuk membagus sinergitas dalam menyambut peluang usaha di IKN Nusantara.

Rudiansyah menekankan, pemerintah pusat sepatutnya memberikan peluang bagi pengusaha lokal untuk berpartisipasi di pengerjaan proyek IKN.

“Kami mendukung 100 persen pemindahan IKN dan kami berharap ke depan pengusaha lokasi tidak jadi penonton,” tuturnya.
Pemerintah daerah dan pusat juga harus mempersiapkan kebutuhan sandang dan pangan bagi jutaan warga yang akan pindah di IKN Nusantara nantinya.

Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi potensi terjadinya kesenjangan sosial.
Rudiansyah mengungkapkan, Kadin bersama Yayasan Borneo Benuo Taka telah melakukan survei warga Benuo Taka yang belum memiliki hunian atau rumah sendiri mencapai 5.000 orang.

Permasalahan tersebut harus dicarikan solusinya oleh pemerintah. Karena, diperkirakan antara 10 sampai 20 tahun ke depan akan memperkuat potensi terjadinya kesenjangan sosial di IKN Nusantara.

“Kami sudah diskusi di internal Kadin, bahwa pemerintah harus mengantisipasi potensi kesenjangan sosial itu. Bisa saja nanti pemerintah daerah menyediakan lahan dan pemerintah provinsi dan pusat yang membangunkan rumah supaya nantinya di IKN tidak terjadi kesenjangan terlampau besar,” terangnya. (*)