Nasional

Reshuffle Kabinet dan Arahan Dua Periode, Dinamika Politik di Balik Duet Prabowo–Gibran

37
×

Reshuffle Kabinet dan Arahan Dua Periode, Dinamika Politik di Balik Duet Prabowo–Gibran

Sebarkan artikel ini
Prabowo dan Gibran. Wacana berpisahnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu kekhawatiran sejumlah pihak, termasuk para relawan mantan Presiden Joko Widodo.(HO/Istimewa)

TITIKNOL.ID, JAKARTA – Wacana berpisahnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu kekhawatiran sejumlah pihak, termasuk para relawan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka menilai, perpecahan duet pemimpin tersebut berpotensi menciptakan instabilitas politik nasional.

Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), David Pajung, mengatakan bahwa jika Prabowo dan Gibran tidak melanjutkan kerja sama hingga dua periode, maka akan terjadi “guncangan politik besar” yang bisa menyedot energi bangsa.

“Jika mereka dipecah di tengah jalan, akan muncul bom waktu politik. Energi bangsa bisa habis hanya untuk mengurus dinamika politik yang tak terkendali,” ujar David dalam program Kompas Petang, Jumat (19/9/2025).
 
Pernyataan David sejalan dengan arahan langsung dari Jokowi, yang meminta para relawan untuk mengawal pemerintahan Prabowo–Gibran hingga dua periode.

Menurut David, hal ini merupakan bagian dari strategi Jokowi untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan kelanjutan program-program nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Duet dua-in-satu ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini harus diselesaikan hingga akhir masa jabatan untuk mencapai tujuan besar bangsa,” tegas David.
Namun, David juga menambahkan bahwa dukungan dua periode tetap harus mempertimbangkan dinamika politik yang berkembang. Ia menyatakan bahwa selama pemerintahan Prabowo–Gibran mendapat dukungan masyarakat, maka relawan akan konsisten mendukung.

Spekulasi Keretakan Jokowi–Prabowo, Arahan Dua Periode Jadi Penegasan
Arahan Jokowi kepada relawan muncul di tengah spekulasi mengenai renggangnya hubungan antara dirinya dan Prabowo, terutama setelah sejumlah tokoh dekat Jokowi dikeluarkan dari Kabinet Merah Putih dalam reshuffle pada September 2025.

Beberapa nama yang dicopot dari kabinet antara lain:

  • Immanuel Ebenezer (Noel), eks Wamenaker, terseret kasus pemerasan oleh KPK.
  • Budi Arie Setiadi, eks Menteri Koperasi dan Ketua Umum Projo.
  • Abdul Kadir Karding, eks Menteri P2MI.
  • Hasan Nasbi, eks Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).
Baca Juga:   UPDATE Gaji PNS 2025, Presiden Jokowi Bakal Umumkan Siang Ini

Meski demikian, Jokowi tetap menegaskan bahwa dirinya sejak awal telah meminta para relawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran penuh, hingga dua periode.

“Sejak awal saya sampaikan itu. Untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran dua periode,” ujar Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jumat (19/9/2025), dikutip dari TribunSolo.
 
Di sisi lain, pernyataan Jokowi soal dua periode bagi Prabowo–Gibran menuai kritik dari sejumlah pengamat politik. Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika, menyayangkan langkah Jokowi yang dinilai terlalu fokus pada urusan kekuasaan keluarga.

“Saya justru melihat itu menyedihkan. Sebagai mantan presiden dua periode, Jokowi seharusnya sudah berada pada tahap negarawan, bukan bicara soal kekuasaan anak,” ujar Yunarto.

Ia pun membandingkan sikap Jokowi dengan mantan presiden lain seperti SBY dan Megawati, yang lebih sering membicarakan isu-isu global dan kebangsaan.

“SBY berbicara tentang perubahan iklim, AI, Megawati bicara di Vatikan tentang keberagaman. Jokowi? Masih bicara dua periode untuk anaknya,” kritiknya.
 
Menutup pernyataannya, Yunarto juga menyindir para relawan Jokowi agar tidak semata-mata mengikuti instruksi tanpa berpikir kritis.

“Relawan sebaiknya mulai memberikan kontribusi nyata lewat riset, advokasi, dan ide-ide segar. Jangan terus menjadi domba yang hanya menuruti perintah,” tegas Yunarto.
 
Isu lanjutan dua periode bagi Prabowo–Gibran kini tak hanya menjadi wacana politik, tetapi juga pertarungan antara loyalitas dan prinsip demokrasi.

(*)