TITIKNOL.ID, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digagas sebagai prioritas nasional oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi malnutrisi dan menciptakan lapangan kerja, kini menghadapi sorotan tajam.
Maraknya kasus keracunan siswa di berbagai daerah mendorong banyak pihak untuk mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini.
Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang terus berulang ini.
“Tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa insiden keracunan makanan yang terjadi dalam program MBG sudah tak bisa lagi ditoleransi.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara hingga seluruh panduan dan instrumen pengawasan benar-benar diterapkan secara menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara.
“KPAI usul hentikan sementara sampai panduan dan pengawasan benar-benar dilaksanakan. Pemerintah harus peka terhadap kondisi kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat,” ujar Jasra.
Senada dengan KPAI, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari juga menekankan perlunya evaluasi total terhadap mekanisme dan kelembagaan program MBG.
“Ini sudah menjadi wake up call. Program MBG harus dibenahi dari semua sisi. Kita harus menuju standar zero accident. Tidak bisa ada toleransi untuk kesalahan sekecil apa pun,” kata Qodari, Sabtu (20/9/2025), dikutip dari Antara.
Menurut Qodari, pelaksanaan MBG di daerah terpencil cenderung memiliki tingkat risiko lebih tinggi karena pengawasan yang belum optimal.
Ia menekankan pentingnya membangun sistem pelaporan, pengawasan, dan distribusi yang lebih kuat.
Penguatan SPPG jadi Kunci
Menanggapi sorotan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan pentingnya memperkuat peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) unit dapur layanan gizi MBG yang bertugas langsung di lapangan.
“SPPG bukan sekadar dapur, tapi juga wajah BGN dan ujung tombak program MBG di mata masyarakat,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, Sabtu (20/9).
Ia menambahkan bahwa peran komunikasi publik dari petugas SPPG juga sangat penting, mengingat isu pangan dan gizi kini sangat sensitif dan mudah menyebar di ruang publik.
“SPPG harus mampu memberikan pelayanan prima sekaligus bisa menjelaskan setiap insiden dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat,” ujar Hida.
Sejumlah insiden keracunan makanan dari program MBG terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan di berbagai wilayah Indonesia.
Berikut daftar kejadian yang tercatat dalam sepekan terakhir:
Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (17/9/2025)
Korban: 251 pelajar dari 6 sekolah.
Gejala: mual dan muntah usai menyantap makanan MBG.
Sekolah terdampak: SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN
Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan.
Empang, Nusa Tenggara Barat (17/9/2025)
Korban: Sekitar 90 siswa dari MTsN dan SMAN.
Gejala: muntah dan pusing setelah makan MBG di sekolah.
Kota Tual, Maluku (18/9/2025)
Korban: Belasan siswa SDN 19.
Gejala: mual, pusing, dan sakit kepala.
Penanganan: dirujuk ke RS Maren Kota Tual untuk perawatan.
Garut, Jawa Barat (18/9/2025)
Korban: 194 siswa alami gejala keracunan dari total 569 penerima MBG.
Wilayah terdampak: Mayoritas di Kecamatan Kadungora.
Rincian: 177 siswa alami gejala ringan, 19 siswa dirawat intensif di Puskesmas.
Terkait beredarnya surat perjanjian yang disebut melarang sekolah melaporkan kasus keracunan, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, membantah adanya surat tersebut.
“Kami terbuka. Kalau ada kejadian keracunan, silakan lapor. Tidak ada upaya bungkam. Kami justru mendorong pelaporan agar penanganan bisa cepat dilakukan,” tegas Nanik, Minggu (21/9/2025).
Nanik mengatakan, pihaknya telah mengonfirmasi ke seluruh jajaran, termasuk SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia), dan tidak menemukan adanya poin kerahasiaan dalam perjanjian resmi.
“Kami pastikan, tidak ada klausul yang meminta penerima manfaat menyembunyikan insiden keracunan. Yang ada hanyalah koordinasi distribusi dan pengawasan,” ujarnya.
Nanik juga mengimbau masyarakat untuk melapor ke SPPI setempat agar kasus segera ditangani dan seluruh biaya ditanggung pemerintah.
Meski bertujuan mulia, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tidak boleh mengorbankan keselamatan anak-anak.
“Ini bukan soal persentase. MBG harus nol kecelakaan. Harus sempurna, setiap hari, sepanjang tahun. Itu yang harus dicapai,” ujar Qodari menegaskan.
Dengan sorotan tajam dan desakan evaluasi dari berbagai pihak, masa depan program MBG kini berada di persimpangan: diperbaiki secara total, atau dihentikan sementara demi keselamatan generasi muda penerima manfaat. (*)
