TITIKNOL.ID, JAKARTA – Pengamat politik sekaligus eks aktivis Reformasi 1998, Ray Rangkuti, menanggapi maraknya video permintaan maaf dari sejumlah anggota DPR RI pasca gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai wilayah Indonesia.
Ray menilai permintaan maaf tersebut merupakan langkah awal yang baik, tetapi belum cukup untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap para politisi.
“Permintaan maaf itu tepat, meski datang terlambat. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka mengubah sikap dan memberi teladan,” kata Ray kepada Tribunnews.com, Minggu (31/8/2025).
Ray Rangkuti, yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), menegaskan bahwa ucapan permintaan maaf seharusnya dibarengi dengan perubahan nyata dalam perilaku dan etika politik.
Permintaan maaf tersebut muncul setelah serangkaian aksi unjuk rasa memprotes kenaikan tunjangan DPR RI dan kematian pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob saat aksi demonstrasi di Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Ray Soroti Krisis Kepercayaan Publik
Menurut Ray, protes publik yang meluas menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para politisi berada di titik rendah.
“Kepercayaan publik saat ini sangat rendah. Karena itu, sikap-sikap permintaan maaf harus diikuti langkah nyata dan perubahan sikap yang konsisten,” tegasnya.
Ray juga menyinggung momen Presiden Joko Widodo yang sempat meminta maaf menjelang akhir masa jabatannya, namun kemudian menuai kritik karena mencalonkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden.
“Ini mengingatkan saya pada Pak Jokowi sebelum lengser. Ia minta maaf di mana-mana, tapi setelah itu justru menimbulkan kontroversi besar karena Gibran jadi Wapres. Jadi bukan hanya ucapan, tapi harus ada konsistensi,” ujar Ray.
Soal Penonaktifan Kader, Tak Cukup Redam Protes
Ray juga mengomentari langkah sejumlah partai politik yang menonaktifkan kader-kadernya menyusul kontroversi pernyataan mereka.
Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sementara Partai Golkar menonaktifkan Adies Kadir. Di Partai Amanat Nasional (PAN), dua kadernya yakni Eko Patrio dan Uya Kuya juga dinonaktifkan.
“Penonaktifan ini bisa meredam kemarahan publik secara temporer. Tapi tidak cukup. Harus ada perbaikan perilaku politik, bukan sekadar tindakan administratif,” jelas Ray.
Ia menekankan bahwa protes publik kali ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia membutuhkan reformasi etika politik, bukan hanya perubahan sistemik.
“Kalau 1998 melahirkan reformasi sistem dari otoritarian ke demokrasi, maka 2025 harus menjadi momentum reformasi etika politik,” katanya.
Ray Singgung Nepotisme dan Flexing Pejabat
Ray mengkritik praktik nepotisme dalam politik, yang menurutnya menjadi salah satu bentuk kegagalan etika di era demokrasi.
“Bagaimana mungkin orang minim pengalaman bisa jadi Wapres hanya karena anak presiden? Aturannya mungkin membolehkan, tapi secara etika itu tidak pantas,” tegasnya.
Ia juga mengkritik anggota DPR yang sering tampil garang di depan publik, namun lunak saat berhadapan dengan pemerintah.
“Demokrasi bukan cuma soal aturan, tapi juga etika. Kita ingin lihat, apakah nanti praktik nepotisme dan gaya hidup flexing ini masih terus dipertontonkan?” tandasnya.
Kontroversi Pernyataan dan Tindakan Para Politisi
Sejumlah anggota DPR RI menuai kritik tajam karena pernyataan maupun tindakan mereka yang dianggap tidak sensitif terhadap situasi masyarakat.
- Ahmad Sahroni menyebut desakan pembubaran DPR sebagai “mental tertolol sedunia”.
- Nafa Urbach membela tunjangan rumah Rp50 juta sebagai kompensasi atas tidak diberikannya rumah jabatan, dalam siaran langsung di TikTok.
- Adies Kadir menyampaikan bahwa tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta, dan tunjangan transportasi naik dari Rp4-5 juta menjadi Rp7 juta.
- Eko Patrio disorot karena berjoget dalam Sidang Tahunan MPR RI dan memparodikan sound horeg saat acara internal PAN. Ia kemudian meminta maaf, menyebut jogetnya sebagai bentuk spontanitas di luar waktu sidang.
- Uya Kuya juga ikut berjoget dalam Sidang Bersama DPR-DPD sambil tertawa dan diiringi lagu “Gemu Fa Mi Re”, menuai kritik karena dianggap tak peka di tengah krisis kepercayaan publik.
Publik menganggap perilaku tersebut mencerminkan ketidaksensitifan elit politik terhadap tekanan ekonomi dan keresahan masyarakat, terutama ketika gaji dan tunjangan anggota DPR terus menjadi sorotan.
Kesimpulan: Butuh Reformasi Etika Politik
Ray Rangkuti menutup pernyataannya dengan ajakan untuk menjadikan momentum aksi massa 2025 sebagai gerakan moral, bukan sekadar gelombang protes sesaat.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya aturan baru, tapi cara berpikir baru dalam berpolitik. Elit harus sadar bahwa etika dan moral adalah fondasi demokrasi. Tanpa itu, sistem sebagus apapun akan gagal memenuhi harapan rakyat,” pungkasnya. (*)
