TITIKNOL.ID, PENAJAM – Wacana pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat dan ramai diperbincangkan masyarakat.
Isu ini dipicu oleh ucapan seorang anggota DPR RI yang dianggap merendahkan rakyat, ditambah sejumlah kejadian lain seperti aksi joget-joget yang dinilai memperolok masyarakat.
Polemik tersebut kian meluas melalui media sosial.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Penajam Paser Utara, Sayyid Hasan, menilai cepatnya isu ini menyebar tak lepas dari masifnya peran media sosial.
Kondisi itu bahkan memicu reaksi beragam, mulai dari kritik keras hingga aksi penjarahan rumah anggota DPR RI yang terjadi baru-baru ini.
“Di satu sisi, wajar jika masyarakat ingin menyuarakan kritik terhadap lembaga negara, sebab itu bagian dari praktik demokrasi. Namun di sisi lain, isu semacam ini rawan dimanfaatkan pihak tertentu untuk memprovokasi dan menciptakan kegaduhan,” ujarnya di Penajam, Minggu (31/8/2025).
Sayyid Hasan mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.
Ia menegaskan, pembahasan mengenai lembaga negara, termasuk DPR, harus dilihat secara jernih, berlandaskan hukum, dan mengedepankan persatuan bangsa.
Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan hak yang dilindungi konstitusi. Masyarakat boleh mengkritik DPR sebagai bentuk partisipasi dalam demokrasi.
Namun kebebasan itu tetap dibatasi aturan agar tidak menimbulkan kericuhan, konflik horizontal, atau bahkan perpecahan.
“Menyuarakan kritik itu sah, bahkan penting dalam demokrasi. Tapi semuanya harus disalurkan melalui cara yang konstitusional. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan isu ini untuk memecah belah masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, mekanisme resmi untuk menyalurkan ketidakpuasan terhadap DPR sudah tersedia, baik melalui jalur politik, hukum, maupun pemilu.
Karena itu, ia mengajak masyarakat agar fokus mendorong perbaikan dengan cara yang sah, bukan dengan aksi yang berpotensi memicu konflik.
Sayyid Hasan juga menyoroti dampak isu nasional yang bisa merembet ke daerah. Ia mengingatkan agar masyarakat PPU tidak ikut terprovokasi sehingga berpotensi menimbulkan gesekan sosial.
Media, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga diminta berperan menjaga ketenangan dan keharmonisan daerah.
“Indonesia hanya bisa maju jika rakyatnya kompak dan rasional. Jangan biarkan emosi sesaat membuat kita terpecah. Semua ada jalurnya, semua ada aturannya. Yang terpenting, kita tetap bersatu untuk Indonesia yang damai dan maju,” pungkasnya. (*/)
Ketua SMSI PPU Sayyid Hasan Sebut Kritik DPR Sah, Tapi Jangan Terjebak Provokasi
