TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Lumpuhnya urat nadi transportasi sungai rute Samarinda–Mahakam Ulu (Mahulu) di Provinsi Kalimantan Timur kini memasuki fase kritis.
Krisis ini memicu respons serius dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur, mengingat jalur Sungai Mahakam adalah akses utama distribusi bahan pokok bagi warga di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa pihaknya tengah bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
Legislator dapil Kutai Barat–Mahulu ini khawatir jika masalah ini berlarut, pasokan bahan pokok penting (Bapokting) di Mahulu akan terhenti total.
“Kami sedang berkomunikasi dengan Gubernur dan OPD terkait. Apalagi saat ini air sungai sedang surut akibat musim kemarau, ditambah lagi persoalan BBM. Ini harus segera teratasi agar masyarakat tidak semakin terbebani,” ujar Ekti, Senin (26/1/2026).
Krisis ini memuncak setelah 15 dari 28 kapal angkutan resmi melakukan aksi mogok dan menambat di Dermaga Sungai Kunjang, Samarinda, sejak Sabtu (24/1/2026).
Pemicunya adalah terhentinya pasokan BBM subsidi jenis Biosolar akibat kendala administratif pada sistem rekomendasi baru dari BPH Migas.
Ketua Organisasi Angkutan Mahulu (ORGAMU), Husaini Anwar, menjelaskan bahwa syarat dokumen standar kapal laut yang diterapkan BPH Migas tidak relevan dengan spesifikasi kapal sungai.
“Kami tidak punya pilihan. Biaya operasional dengan BBM industri bisa mencapai Rp20 juta hingga Rp30 juta per perjalanan. Kami meminta pemerintah memberikan diskresi atau solusi darurat sembari kami melengkapi aturan baru tersebut,” tegas Husaini.
Ekonomi Rakyat di Ujung Tanduk
Dampak dari berhentinya operasional kapal ini sangat masif, di antaranya:
- Lonjakan Biaya Logistik:
Tarif kapal barang yang biasanya Rp500.000 per ton menjadi penyelamat ekonomi warga. Tanpa kapal, warga harus menggunakan jalur darat yang jauh lebih mahal.
- Harga Sembako Melambung:
Di wilayah jauh seperti Long Apari (perbatasan Malaysia), terhambatnya distribusi dipastikan akan langsung mendongkrak harga kebutuhan pokok.
- Penumpukan Penumpang:
Per hari ini, Senin 26 Januari, tumpukan barang dan penumpang terus terjadi di dermaga karena kapal yang tiba dari hulu langsung berhenti beroperasi (tambat).
“Kapal sungai adalah pilihan paling ekonomis bagi rakyat. Kalau kapal tidak jalan, harga di meja makan warga pedalaman akan langsung melambung tinggi,” tambah Husaini.
Menanti Diskresi Pemerintah
Saat ini, warga dan pedagang di Kabupaten Mahakam Ulu hanya bisa menanti kepastian.
DPRD Kaltim berjanji akan terus menekan Pemprov agar segera mengeluarkan kebijakan khusus.
Langkah ini guna menyelamatkan jalur distribusi logistik ini sebelum pasokan di hulu benar-benar lumpuh total.
(*)
