SamarindaTitiknolKaltim

Wali Kota Samarinda Andi Harun Soroti Kualitas Legislasi, Tekankan Regulasi Harus Relevan dan Implementatif

13
×

Wali Kota Samarinda Andi Harun Soroti Kualitas Legislasi, Tekankan Regulasi Harus Relevan dan Implementatif

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat memberikan materi hukum saat menjadi narasumber dalam seminar nasional bertajuk “Membangun Legislasi Berkualitas di Indonesia: Tantangan dan Gagasan”, Sabtu (11/4/2026). (foto: RRI/zul)

TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pentingnya kualitas legislasi sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan daerah.

‎Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam seminar nasional bertajuk “Membangun Legislasi Berkualitas di Indonesia: Tantangan dan Gagasan”, Sabtu (11/4/2026).

‎Kegiatan yang digelar Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ini berlangsung di Auditorium H M Ardans dan melibatkan akademisi, dosen, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur.

‎Seminar tersebut menjadi ruang diskusi strategis untuk mendorong lahirnya produk legislasi yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif di lapangan.

‎Dalam paparannya, Andi Harun menyoroti hubungan erat antara kualitas legislasi dengan efektivitas kebijakan pemerintah daerah.

‎Ia menyebut setidaknya ada empat prinsip utama yang harus dipenuhi dalam penyusunan regulasi yang baik.

‎Pertama, regulasi harus relevan dengan kebutuhan riil masyarakat. Kedua, memiliki kejelasan agar tidak menimbulkan multitafsir.

‎Ketiga, harus selaras dengan peraturan lain, baik yang lebih tinggi maupun setara. Keempat, bersifat implementatif atau mudah diterapkan.

‎“Kalau empat prinsip ini tidak terpenuhi, kebijakan daerah berpotensi tidak berjalan optimal,” tegasnya.

‎Ia juga menekankan pentingnya pendekatan teknokratis dalam penyusunan regulasi, yakni berbasis riset, data valid, serta didukung naskah akademik yang kuat.

‎Namun demikian, aspek politis tetap menjadi bagian penting dalam proses legislasi melalui pembahasan antara eksekutif dan legislatif.

‎Selain itu, pelibatan masyarakat dinilai krusial agar produk hukum memiliki legitimasi kuat dan benar-benar menjawab kebutuhan publik.

‎Melalui seminar ini, diharapkan terbangun sinergi antara akademisi, pemerintah, dan legislatif dalam menghasilkan sistem legislasi yang lebih responsif dan berkelanjutan. (Advertorial)