TITIKNOL.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi Indonesia.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak terlepas dari praktik korupsi, penyelundupan, serta berbagai aktivitas ekonomi ilegal yang merugikan negara.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada Rabu (1/7/2026).
Ia menilai berbagai praktik melawan hukum tersebut telah menghambat pemerataan kesejahteraan dan menjadi penyebab langsung masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia.
”Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal,” kata Prabowo.
Karena itu, ia meminta seluruh aparat negara, termasuk Polri, bekerja lebih keras menghadapi tantangan tersebut.
Presiden juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas sosial sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, keamanan bukan sekadar tidak adanya tindak kejahatan, tetapi juga terciptanya kondisi yang membuat masyarakat dapat bekerja dan beraktivitas dengan tenang.
Prabowo menjelaskan, petani harus berani menanam, nelayan dapat melaut tanpa rasa khawatir, pengusaha merasa aman untuk berinvestasi, guru dapat mengajar dengan nyaman, dan anak-anak bisa belajar dalam suasana yang kondusif.
Selain itu, masyarakat juga harus dapat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dalam suasana yang damai dan penuh toleransi.
Ia menambahkan, kepastian hukum merupakan syarat penting bagi masuknya investasi dan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tanpa penegakan hukum yang adil, menurutnya, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan sulit terwujud.
Prabowo menegaskan tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas dan keamanan.
Begitu pula, tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang optimal apabila pemerintah tidak bersih dari praktik korupsi serta tidak mampu memberikan kepastian hukum.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Karena itu, hukum harus ditegakkan secara adil, menjadi pelindung bagi masyarakat yang jujur, serta memberikan rasa aman terutama bagi kelompok yang lemah.
Di akhir pidatonya, Prabowo menegaskan hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Ia juga mengingatkan agar hukum tidak dijadikan alat kepentingan politik, balas dendam, maupun sarana penyalahgunaan kekuasaan.
Menurutnya, tidak boleh ada kriminalisasi, penyalahgunaan wewenang, ataupun pihak yang kebal terhadap hukum. (*/)
