TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengendalian inflasi daerah, khususnya dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.
Hal tersebut disampaikan Mudyat Noor saat menghadiri high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) periode Agustus 2026 dengan tema “Sinergi dan Kolaborasi melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam menjamin kesinambungan pasokan, pengendalian harga, dan mitigasi risiko el nino” yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Selasa, (11/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten PPU memperkuat kerja sama antardaerah dengan Pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai salah satu langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pangan sekaligus mendukung pengendalian inflasi.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama (KAD) antara Pemerintah Kabupaten PPU dan Pemerintah Kabupaten Karo. Selain itu, turut dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten PPU dan Perumda Manuntung Sukses.
Mudyat Noor menyampaikan, pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas nasional yang membutuhkan perhatian serius dan sinergi seluruh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait.
Menurutnya, stabilitas harga pangan memiliki pengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat, tingkat kesejahteraan, serta stabilitas perekonomian daerah.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi dan koordinasi yang kuat antara TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, serta seluruh stakeholder terkait,” tegas Mudyat.
Ia mengatakan, kondisi perekonomian global dan nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan perlu menjadi perhatian bersama. Terlebih, perubahan iklim dan risiko El Nino berpotensi memberikan dampak terhadap produksi serta ketersediaan sejumlah komoditas pangan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten PPU berkomitmen memastikan stok komoditas pangan strategis tetap berada dalam kondisi aman, terutama dalam menghadapi potensi dampak musim kemarau.
Mudyat meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan pemantauan stok dan distribusi bahan pangan secara berkala, khususnya terhadap komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi, seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, gula, telur, dan daging ayam.
“Langkah antisipatif harus dilakukan lebih awal sehingga ketika terjadi potensi gangguan pasokan, kita sudah memiliki langkah penanganan dan distribusi barang tidak terganggu,” bebernya.
Selain menjaga pasokan, Mudyat juga meminta monitoring harga dilakukan secara periodik dan disinergikan dengan kegiatan inspeksi mendadak (sidak) pasar. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui perkembangan harga di lapangan sekaligus mengantisipasi gejolak harga yang dapat membebani masyarakat.
Penguatan ketahanan pangan daerah, lanjutnya, juga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber produksi pangan, pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah, serta pemberdayaan kelompok tani dan pelaku usaha pangan lokal.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kualitas data dan pelaporan perkembangan harga serta pasokan pangan secara akurat dan real time. Data tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan pengendalian inflasi secara cepat dan tepat.
“Koordinasi antarwilayah dan kerja sama perdagangan antardaerah harus terus diperkuat. Dengan begitu, kelancaran distribusi dapat terjaga dan risiko kekurangan pasokan dapat kita cegah sejak awal,” jelasnya.
Mudyat menambahkan, kerja sama antardaerah melalui KAD merupakan langkah strategis dalam menjaga kesinambungan pasokan pangan. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menciptakan stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting. Bukan hanya sebagai sarana berbagi pengalaman dan pengetahuan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antardaerah dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Bupati Karo Antonius Ginting, Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf, Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Kadri, Kepala Perwakilan BI Balikpapan Robi Ariadi, Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Abdul Halim, Kepala BULOG Divre Kaltim-Kaltara Musajin Said, serta Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar. (*/)
Bupati PPU Tegaskan Pengendalian Inflasi Harus Diperkuat, KAD Jadi Strategi Jaga Pasokan Pangan
