TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemkab PPU dan BRIN Bahas Penguatan E-Government, Integrasi Aplikasi Jadi Sorotan
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Model Nilai Publik E-Government di Ruang Rapat Bupati PPU, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Chairur Rozikin, bersama sejumlah pejabat pengelola e-government dari perangkat daerah terkait.
FGD tersebut merupakan bagian dari penelitian lapangan BRIN mengenai Pengembangan Model Nilai Publik E-Government di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggali pengalaman dan persepsi penyelenggara layanan digital di lingkungan pemerintah daerah.
Chairur Rozikin menyambut baik pelaksanaan FGD tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi penerapan e-government di Kabupaten PPU.
Menurutnya, diskusi tersebut penting karena tidak seluruh persoalan dalam penyelenggaraan layanan digital dapat tergambarkan melalui hasil kuesioner. Karena itu, pengalaman langsung para penyelenggara layanan dibutuhkan untuk mengetahui berbagai tantangan di lapangan.
Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan koordinasi antarperangkat daerah, efisiensi, pemanfaatan sumber daya, hingga dinamika internal organisasi.
“Melalui FGD ini kita bisa melihat hal-hal yang mungkin tidak tertangkap dalam kuesioner. Kita dapat menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Chairur.
Dalam diskusi tersebut, tim peneliti BRIN yang dipimpin Uchaimid Biridlo’i Robby menggali sejumlah aspek terkait nilai publik e-government.
Di antaranya efektivitas dan efisiensi layanan, keterbukaan informasi, responsivitas terhadap pengaduan masyarakat, kesetaraan akses layanan, kepercayaan terhadap sistem, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarinstansi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah integrasi aplikasi antarperangkat daerah. Chairur mencontohkan sektor kesehatan, di mana penggunaan berbagai aplikasi dapat menimbulkan pekerjaan berulang apabila sistem yang digunakan belum terintegrasi secara optimal.
“Jangan sampai digitalisasi justru membuat pekerjaan menjadi berulang karena data atau laporan harus dimasukkan ke beberapa aplikasi yang berbeda. Ini menjadi salah satu hal yang perlu kita evaluasi bersama,” katanya.
Selain integrasi sistem, FGD juga membahas sejauh mana penerapan e-government dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dampak sosial dan nilai publik secara keseluruhan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan.
Chairur meminta perangkat daerah yang mengikuti kegiatan tersebut menyampaikan informasi dan pengalaman secara objektif sesuai kondisi di masing-masing instansi.
Menurutnya, masukan tersebut akan menjadi bahan penting bagi penelitian BRIN sekaligus menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten PPU dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan.
Ia berharap hasil penelitian BRIN nantinya dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan bermanfaat bagi Pemkab PPU.
“Yang kita harapkan bukan sekadar semakin banyak aplikasi, tetapi bagaimana sistem digital yang kita bangun benar-benar terintegrasi, efisien, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Chairur. (Ada/Pemkab PPU)
