TITIKNOL.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah tengah membahas rencana pengembalian kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat.
Menurut Prabowo, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membenahi sistem pendidikan nasional, khususnya dalam menciptakan proses rekrutmen guru yang lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada kualitas.
“Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat,” ujar Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip dari rilis Bakom RI, Rabu (16/9/2026).
Prabowo menegaskan, pembenahan sistem pendidikan nasional harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui perbaikan proses rekrutmen dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Ia juga menyinggung penyerahan kewenangan rekrutmen guru kepada pemerintah daerah yang menurutnya menghadirkan tantangan tersendiri. Prabowo mengatakan pemerintah perlu melihat kondisi tersebut berdasarkan kenyataan di lapangan.
Menurutnya, proses pengangkatan guru harus mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan sekolah, serta standar kualitas. Ia menilai proses tersebut perlu dijauhkan dari faktor kedekatan pribadi maupun kepentingan politik.
“Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” kata Prabowo.
Selain membahas sistem rekrutmen, Prabowo mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan pemberian kursus dan berbagai program peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik.
Langkah tersebut dinilai diperlukan agar para guru dapat terus mengikuti perkembangan metode pembelajaran serta pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan.
Prabowo juga mengungkapkan rencana program percepatan atau crash program dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu sekolah-sekolah yang masih tertinggal.
“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah,” kata Prabowo.
Alternatif lainnya, kata Prabowo, adalah melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang telah bekerja untuk menjalani penugasan sementara di sekolah-sekolah tertentu.
Penugasan tersebut dapat berlangsung selama dua hingga tiga minggu dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.
“Kita juga bisa berpikir, kita bisa nanti rekrut dari pejabat-pejabat PNS yang sudah bekerja. Kita terjunkan, apakah dua minggu, tiga minggu,” ujarnya.
Rencana pengembalian kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah alternatif untuk memperkuat kualitas tenaga pendidik dan membantu sekolah yang membutuhkan tambahan sumber daya pengajar. (*/)
Presiden Prabowo Wacanakan Pengangkatan Guru Kembali di Bawah Pemerintah Pusat
