TITIKNOL.ID, ENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Komisi I mengimbau seluruh pemerintah desa di wilayah PPU untuk segera menyusun Peraturan Desa (Perdes), khususnya terkait Pendapatan Asli Desa (PADes).
Langkah ini dinilai krusial guna memperkuat kemandirian finansial tingkat desa.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, menyatakan bahwa pihaknya siap membuka ruang konsultasi bagi perangkat desa yang mengalami kendala dalam proses penyusunan produk hukum tersebut.
”Apabila teman-teman pemerintah desa atau perangkat desa kesulitan dalam penyusunan Perdes, nanti bisa konsultasi dengan pemerintah daerah bagian hukum dan DPRD yang membidangi itu, yaitu Komisi I,” ujar Abdul Rahman Wahid.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, keberadaan Perdes terkait PADes akan menjadi landasan hukum yang sah bagi desa untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli setelah aturan tersebut resmi diterbitkan.
Oleh karena itu, Komisi I mengharapkan adanya gerakan kolektif dari seluruh pemerintah desa di Kabupaten PPU untuk segera merampungkan regulasi ini.
*Komitmen Percepatan Pemekaran Wilayah*
Selain urusan Perdes, Komisi I DPRD PPU juga menegaskan komitmennya terhadap agenda percepatan pemekaran desa, kelurahan, dan kecamatan di Kabupaten PPU.
Hingga saat ini, pihak legislatif terus membangun koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah guna mengawal proses penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) yang berkaitan dengan pemekaran wilayah.
”Kami masih intens dengan pemerintah daerah terkait penyusunan Perbup-nya, dan mudah-mudahan di akhir tahun ini perbup terkait pemekaran desa dan kecamatan bisa diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara,” pungkasnya. (Advertorial)
Komisi I DPRD PPU Dorong Desa segera Susun Perdes PADes dan Kejar Target Pemekaran Wilayah
