TITIKNOL.ID – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas sejumlah persoalan, termasuk dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
”Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo.
Ia kemudian mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah perkembangan persoalan hukum yang menjadi sorotan publik.
”Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dan saran dalam diskusi tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
”Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelasnya.
Isu mengenai niat pengunduran diri Gibran tersebut muncul di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.
Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Polemik ini berkaitan dengan putusan MA dan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam putusannya, MA disebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sementara itu, putusan MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Merespons perkembangan tersebut, sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk persoalan yang berkaitan dengan persyaratan jabatan.
Sebelumnya, Gibran juga telah memberikan tanggapan mengenai polemik dokumen pendidikannya. Ia menyatakan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura.
”Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran, Rabu (7/10). (*/)
