TITIKNOL.ID, PENAJAM – Investasi besar untuk pembangunan fasilitas air baku di Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), berpotensi sia-sia apabila pemerintah tidak memiliki kepastian penggunaan lahan dalam jangka panjang.
Terlebih, kawasan yang direncanakan menjadi lokasi fasilitas tersebut merupakan milik Pertamina dan bisa saja dibutuhkan kembali untuk pengembangan bisnis perusahaan.
Risiko itulah yang menjadi perhatian anggota DPRD PPU dari Fraksi Gabungan, Haryono.
Ia meminta pemerintah tidak hanya melihat ketersediaan lahan sebagai peluang untuk merealisasikan proyek penyediaan air baku, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan penggunaannya.
Menurutnya, Pertamina mungkin memiliki agenda pengembangan kawasan tersebut di masa mendatang, termasuk kemungkinan perluasan fasilitas kilang.
Jika hal itu terjadi, pemerintah harus memiliki kejelasan mengenai nasib infrastruktur air baku yang telanjur dibangun.
”Jangan sampai fasilitas sudah dibangun dengan anggaran besar, kemudian lahan dibutuhkan kembali oleh Pertamina. Rencana perusahaan ke depan harus diketahui sejak awal,” ujarnya.
Haryono menilai persoalan tersebut harus dijawab melalui perjanjian kerja sama yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.
Durasi pemanfaatan, batas kewenangan, hingga mekanisme pengembalian lahan perlu diatur secara jelas.
Di luar risiko kehilangan akses lahan, DPRD juga menyoroti kemungkinan munculnya kewajiban pembayaran kepada Pertamina.
Haryono meminta pemerintah memastikan apakah tawaran tersebut merupakan bentuk kontribusi CSR perusahaan atau sebatas izin pinjam pakai.
Perbedaan skema itu dinilai penting karena akan menentukan besarnya konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah daerah.
”Kalau memang CSR, tentu berbeda karena tidak ada biaya pemanfaatan yang harus dikeluarkan pemerintah. Tetapi kalau pinjam pakai, harus diketahui ketentuan dan biaya yang menyertainya,” jelas politisi Partai Hanura ini.
Ia mengingatkan, jangan sampai proyek yang bertujuan memenuhi kebutuhan air baku masyarakat justru menambah tekanan terhadap keuangan daerah. Apalagi, pembangunan fasilitas pendukung juga berpotensi membutuhkan alokasi APBD yang tidak sedikit.
Jika pemerintah harus membayar penggunaan lahan sekaligus membiayai pembangunan infrastruktur, efektivitas pilihan lokasi tersebut patut diperhitungkan kembali.
Haryono bahkan menyarankan agar alternatif tempat lain turut dipertimbangkan apabila dinilai lebih menguntungkan dari sisi pembiayaan.
Bagi DPRD, ketersediaan lahan saja belum cukup menjadi dasar untuk melanjutkan rencana tersebut.
Pemerintah harus memastikan seluruh persyaratan kerja sama tidak merugikan daerah, baik dari sisi anggaran maupun keberlangsungan fasilitas yang dibangun.
Haryono pun meminta agar tidak ada keputusan tergesa-gesa sebelum pemerintah memahami secara utuh isi dan konsekuensi perjanjian dengan Pertamina.
”Penawaran yang ada harus dianalisis lebih jauh. Kita perlu menghitung manfaat, biaya, serta kepastian penggunaannya agar kebijakan ini benar-benar menguntungkan masyarakat,” tegasnya. (Advertorial)
