TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) perlu dibenahi agar kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah lebih terarah dan transparan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah komposisi kepengurusan hingga keterlibatan unsur legislatif dalam forum tersebut.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengusulkan agar forum tersebut dipimpin langsung oleh bupati, dengan wakil bupati sebagai ketua harian.
Menurutnya, posisi strategis itu diperlukan agar koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan berjalan lebih efektif.
Ishaq menilai Forum TJSL tidak semestinya hanya menjadi ruang koordinasi antarpelaku usaha.
Sebagai wadah untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan kebutuhan masyarakat, forum tersebut harus melibatkan berbagai unsur, termasuk DPRD dan perwakilan masyarakat.
Ia mengungkapkan, selama ini DPRD belum mendapatkan ruang keterlibatan yang memadai. Bahkan, dalam salah satu pertemuan Forum TJSL di Jakarta, pihak legislatif tidak menerima undangan.
”Jangan sampai pemerintah berjalan sendiri. DPRD perlu dilibatkan sebagai lembaga pengawasan sekaligus representasi masyarakat,” kata Ishaq.
Selain DPRD, Ishaq mendorong keterlibatan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam struktur forum.
Dengan komposisi yang lebih inklusif, pengelolaan program CSR diharapkan tidak hanya ditentukan oleh kepentingan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan warga.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperjelas mekanisme kerja Forum TJSL melalui peraturan bupati (Perbup).
Regulasi teknis tersebut dinilai penting untuk mengatur struktur organisasi, pembagian tugas, serta pola koordinasi antarpihak.
”Kalau ingin dibenahi, gunakan Perbup untuk memperjelas pengaturan dan pelaksanaan Perda yang menjadi dasar forum tersebut,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Lebih jauh, Ishaq menekankan bahwa program TJSL perusahaan harus diselaraskan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Bahkan, ia mengusulkan adanya musyawarah lanjutan setelah Musrenbang tingkat kabupaten untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan potensi dukungan dari dunia usaha.
Langkah tersebut dinilai dapat mencegah tumpang tindih program sekaligus memastikan bantuan perusahaan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Ishaq turut mempertanyakan efektivitas penyelenggaraan pertemuan Forum TJSL di luar daerah, terutama ketika kondisi keuangan daerah sedang terbatas.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih cermat menentukan pola koordinasi agar tidak menambah beban anggaran.
”Di tengah keterbatasan keuangan daerah, pemerintah justru dituntut berinovasi dan mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah. Karena itu, kegiatan forum juga harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi,” tegasnya.
Ishaq berharap pembenahan Forum TJSL tidak berhenti pada perubahan susunan kepengurusan.
Lebih dari itu, forum tersebut harus menjadi wadah koordinasi yang terbuka, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta mampu memastikan kontribusi perusahaan sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten PPU. (Advertorial)
