TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, memperkuat strategi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui perluasan kerja sama antar daerah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi bahan pokok guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan di Hotel Novotel Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hadi Saputro, serta sejumlah kepala dan staf perangkat daerah yang tergabung dalam TPID PPU. Kegiatan ini juga melibatkan TPID Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser.
Mengusung tema “Memperkuat Sinergi TPID dan Perluasan Kerja Sama Antar Daerah untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi yang Berkelanjutan”, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas strategi pengendalian inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, mengatakan kerja sama antar daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok. Pasalnya, sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat PPU masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, termasuk Sulawesi dan Pulau Jawa.
“Alhamdulillah, meskipun ada kenaikan harga maupun kekurangan beberapa bahan pokok, kondisi masyarakat PPU sejauh ini tetap kondusif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan pasar murah yang sering dilaksanakan Bank Indonesia. Kami berharap melalui kerja sama ini, masyarakat Penajam tidak mengalami kekurangan bahan pokok,” ujar Abdul Waris.
Ia juga menyoroti peluang kerja sama dengan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Enrekang yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah pemasok komoditas hortikultura ke Kalimantan Timur.
Sejumlah komoditas seperti bawang, cabai, dan kol menjadi bagian penting dalam rantai pasok kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Balikpapan dan PPU. Karena itu, penguatan kerja sama dengan daerah produsen diharapkan dapat menjaga kelancaran distribusi sekaligus mengantisipasi potensi kekurangan pasokan.
Menurut Abdul Waris, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kerja Sama Antar Daerah (KAD) harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar membuka peluang distribusi dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
“Dengan adanya MoU hari ini, mudah-mudahan kerja sama ini dapat terus berlanjut sehingga masyarakat Penajam bisa semakin sejahtera dan tidak kekurangan bahan pokok. Mari kita bersama-sama membuka peluang kerja sama agar distribusi pangan antar daerah semakin baik,” tambahnya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan MoU dan PKS KAD, kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta pendalaman strategi pengendalian inflasi bersama sejumlah pemerintah daerah, di antaranya Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Bulukumba.
Forum tersebut juga menjadi sarana pertukaran informasi dan pengalaman mengenai berbagai program pengendalian inflasi, penguatan rantai pasok, serta upaya menjaga ketersediaan komoditas pangan di masing-masing daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemkab PPU berharap sinergi TPID dan perluasan kerja sama antar daerah dapat semakin memperkuat rantai pasok pangan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta mengurangi risiko kelangkaan komoditas.
Dengan distribusi pangan yang semakin baik dan kerja sama yang berkelanjutan, ketahanan pangan daerah diharapkan semakin kuat sehingga kebutuhan masyarakat PPU dapat terpenuhi dengan harga yang lebih stabil. (Humas/Adv/KominfoPPU)
Kendalikan Inflasi dan Jaga Pasokan Pangan, PPU Jajaki Kerja Sama dengan Daerah di Sulsel
