TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak soroti keberadaan Provinsi Kalimantan Timur yang dianggap rawan terhadap tindak pidana yang libatkan jaringan internasional.
Sebab Provinsi Kalimantan Timur berbatasan dengan negara lain seperti di antaranya dengan Malaysia. Oknum-oknum bisa memanfaatkan untuk lintasan kegiatan kejahatan.
Dijelaskan oleh Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO KemenPPPA, Priyadi Santosa, sebutkan Kalimantan Timur itu secara geografis dekat dengan Sabah dan Serawak, Malaysia.
Tentu saja rentan terhadap aksi kejahatan seperti di antaranya, distribusi narkoba, transit bagi pelaku terorisme, perdagangan orang hingga distribusi barang-barang ilegal.
“Kalimantan Timur perlu melakukan berbagai persiapan-persiapan, ya untuk mewaspadai lonjakan kasus perdagangan manusia,” beber Priyadi yang hadir di Balikpapan dalam rangka untuk Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang di Hotel Pasific Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (31/5/2024).
Satu contoh yang jadi benang merah, kejahatan perdahangan orang yang marak dan rawan terjadi di daerah perbatasan seperti Kalimantan Timur harus ditangkal dan beri solusi terbaik.
Kata dia, mayoritas korban perdagangan orang biasanya yang sering ditemukan itu di antaranya pada bidang perkebunan, pekerja rumah tangga, pekerja industri asusila.
Tawaran Solusi KemenPPPA
Solusinya budaya patriarki yang sempit harus dihilangkan. Sebab ujar Priyadi, budaya patriaki mendorong kalangan perempuan dan anak menjadi objek terbesar dari perdagangan orang.
“Dari sisi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam rangka pembangunan itu perempuan masih dipandang tertinggal dari laki-laki. Sehingga mereka berpotensi menjadi objek dari korban perdagangan orang,” ungkap Priyadi.
Terlebih lagi, Kalimantan Timur terdapat Ibu Kota Negara Indonesia bernama IKN Nusantara tentu saja berpotensi memunculkan tindakan perdagangan orang ilegal.
Dengan adanya IKN Nusantara, diduga akan rawan menimbulkan mobilisasi atau migrasi manusia yang cukup besar, sehingga berpotensi meningkatnya kasus perdagangan orang. (*)
