TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pengumuman seleksi terbuka untuk perekrutan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menuai kritik dari berbagai pihak.
Beberapa pihak mempertanyakan urgensi pengisian jabatan tersebut di tengah masa transisi yang sedang berlangsung.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pemilik kuasa modal.
“Ketika tidak ada dewan pengawas, maka peran itu secara otomatis melekat pada pemerintah daerah, yang dalam hal ini dipegang oleh bupati sebagai posisi tertinggi. Struktur yang kosong ini harus segera diisi,” ujar Tohar, Senin (16/12/2024).
Namun, Tohar juga menanggapi kritik terkait proses perekrutan yang dinilai terburu-buru dan kurang memperhatikan aspek etika.
“Etika itu sifatnya subjektif, tergantung pada pandangan atau perasaan pribadi masing-masing. Tidak ada tolak ukur yang jelas untuk menilainya,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa persyaratan seleksi telah ditetapkan, yakni hanya dapat diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Karena kepala daerah memiliki tanggung jawab atas fungsi kepengawasan, maka jabatan ini harus segera diisi. Selain itu, Perumda juga perlu menyusun Rencana Bisnis Anggaran untuk perencanaan masa depan,” lanjut Tohar.
Hingga kini, sebanyak lima orang telah mendaftar dalam proses seleksi Dewan Pengawas tersebut.
Untuk memastikan kualitas, seleksi akan melibatkan akademisi yang ahli di bidang manajemen. (TN01)
