TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak memangkas anggaran proyek infrastruktur.
Kali ini DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim searah dan sepemikiran dalam pembangunan Infrastruktur yang berbasis pada skala prioritas yang nyata menyentuh masyarakat Kalimantan Timur.
Hal ini dibeberkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmad Reza Fachlevi pada Kamis (27/3/2025).
Dia katakan, meski belum final, mana saja item yang akan dipangkas karena instruksi efisiensi, namun DPRD Kaltim memastikan Dinas PUPR–Pera tidak memangkas anggaran infrastruktur yang prioritas.
Akhmad Reza Fachlevi dalam hal ini, meminta agar Dinas PUPR-Pera Kalimantan Timur tidak memangkas anggaran proyek infrastruktur yang menyangkut kebutuhan masyarakat.
“Kami menegaskan bahwa kegiatan strategis dengan skala prioritas, terutama yang penting bagi masyarakat, tidak boleh dikurangi apalagi dihilangkan,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kaltim juga sudah membahas bersama dinas tersebut agar program pembangunan tahun 2025-2026 mendapat atensi serius.
“Kami meminta Dinas PUPR untuk memaparkan proyek-proyek yang terkena efisiensi anggaran, sekaligus rencana kegiatan pada 2026. Intinya, program yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tetap dipertahankan,” tegasnya.
Pembangunan Jalan jadi Proritas
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan telah berkomunikasi dengan DPRD soal pembangunan dan pembenahan jalan agar menjadi program prioritas.
Tentunya, juga hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dan ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu cepat.
“Pembangunan jalan adalah target prioritas gubernur. Kami optimis pekerjaan ini bisa dikejar dan diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.
Soal kendala dalam pengerjaan jalan bukan saja terkait keterbatasan anggaran dan lokasi proyek yang jauh.
Tetapi juga berkomitmen agar memaksimalkan dana agar dialokasikan ke skala prioritas.
“Masalah utama dalam proyek jalan memang ketersediaan anggaran dan lokasi pengerjaan yang cukup jauh. Tapi kami akan tetap mengoptimalkan anggaran yang ada,” tandasnya.
Terkait efisiensi anggaran, Nanda, sapaan akrabnya, turut memastikan kebijakan pemangkasan tidak berdampak pada proyek pembangunan jalan.
Pasalnya, efisiensi hanya diberlakukan pada perjalanan dinas.
“Pemangkasan anggaran hanya berlaku untuk perjalanan dinas, jadi pembangunan jalan Insya Allah, tetap aman,” tegasnya. (*)
