TITIKNOL.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Deregulasi (Satgas Deregulasi) untuk merespons kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Satgas ini dibentuk sebagai langkah strategis dalam meredam dampak kebijakan dagang tersebut terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah melobi AS untuk menghapus tarif sebesar 32 persen terhadap berbagai produk ekspor Indonesia.
Salah satu tawaran yang diajukan adalah kemudahan regulasi dalam perdagangan antara kedua negara, khususnya dalam hal ekspor-impor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pembentukan Satgas Deregulasi berjalan bersamaan dengan Satgas lainnya yang fokus pada isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penciptaan lapangan kerja. Kedua satgas ini dibentuk atas arahan langsung Presiden Prabowo.
“Satgas Deregulasi akan menangani pelonggaran berbagai aturan yang berkaitan dengan ekspor dan impor, termasuk hal-hal teknis lainnya sesuai arahan Presiden,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (14/4/2025).
Meski belum merinci struktur organisasi maupun rencana kerja Satgas Deregulasi, Airlangga memastikan satgas ini akan bekerja cepat sesuai dengan tantangan yang dihadapi.
Salah satu fokus deregulasi adalah pada aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), terutama di sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT).
Sebelumnya, Presiden Prabowo menanggapi ancaman tarif impor dari AS dengan sikap terbuka terhadap perdagangan.
Dalam pernyataannya, Prabowo bahkan menginstruksikan agar pembatasan impor berbasis kuota dihapuskan dan proses perizinan impor dipermudah.
“Saya minta tidak usah ada kuota-kuota impor lagi. Siapa mau impor daging, silakan! Mau impor apa saja, silakan! Rakyat kita pandai memilih,” ujar Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta beberapa waktu lalu.
Instruksi Presiden tersebut dianggap sebagai sinyal bahwa Indonesia siap bersikap lebih fleksibel dalam menghadapi tekanan dagang global.
Prabowo juga memerintahkan kementerian terkait untuk mengkaji ulang berbagai aturan yang menjadi sorotan Perwakilan Dagang AS (USTR).
Kebijakan ini menunjukkan arah baru dalam strategi perdagangan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo, yakni pendekatan kolaboratif dan deregulatif untuk menjaga stabilitas ekspor sekaligus menjamin pasokan kebutuhan dalam negeri. (*)
