TITIKNOL.ID – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Senin (2/6/2025), guna merespons meningkatnya risiko pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan ekonomi global.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Presiden telah memutuskan lima kelompok kebijakan stimulus untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas nasional.
Fokus utama stimulus ini adalah sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, serta insentif tarif jalan tol.
Kelompok pertama mencakup program diskon moda transportasi selama libur sekolah dan awal tahun ajaran baru, Juni–Juli 2025.
Diskon 30 persen diberikan untuk 2,8 juta tiket kereta api dengan anggaran Rp0,3 triliun.
Tiket pesawat kelas ekonomi dikenai skema PPN ditanggung pemerintah sebesar 6 persen dengan anggaran Rp0,43 triliun bagi 6 juta penumpang.
Tak hanya itu, tarif angkutan laut juga didiskon hingga 50 persen bagi 0,5 juta penumpang, menggunakan anggaran Rp0,21 triliun.
“Total keseluruhan anggaran moda transportasi selama dua bulan itu mencapai Rp0,94 triliun,” ujar Menkeu usai rapat terbatas.
Pemerintah juga memberi diskon 20 persen tarif tol selama periode yang sama kepada 110 juta pengguna.
Diskon ini diterapkan melalui kerja sama non-APBN dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan difasilitasi oleh Kementerian PUPR.
Selanjutnya, pemerintah menambah alokasi bantuan sosial (bansos) sebesar Rp11,93 triliun.
Sebanyak 18,3 juta penerima Kartu Sembako akan menerima tambahan dana Rp200 ribu per bulan dan 10 kg beras gratis selama dua bulan berturut-turut.
Di sisi lain, bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp300 ribu per bulan juga diberikan selama dua bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, termasuk 565 ribu guru honorer.
Total dana BSU yang disiapkan pemerintah mencapai Rp10,72 triliun.
Pemerintah juga memperpanjang diskon 50 persen iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk 2,7 juta pekerja di enam sektor industri padat karya yang terdampak tekanan ekonomi global, sebagai bentuk perlindungan jaminan sosial.
Dengan total nilai Rp24,44 triliun, stimulus ini berasal dari APBN sebesar Rp23,59 triliun dan Rp0,85 triliun dari non-APBN.
Stimulus dilengkapi pencairan gaji ke-13 senilai Rp49,3 triliun serta percepatan program unggulan pemerintah, yang ditargetkan menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II tetap mendekati 5 persen. (*)
