TITIKNOL.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Upaya ini dilakukan melalui pembentukan superholding bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang bertugas mengawasi langsung kinerja perusahaan pelat merah.
Dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR RI, Jumat (15/8/2025), Prabowo menyoroti praktik pengelolaan BUMN yang selama ini dianggap tidak masuk akal.
Salah satunya terkait jumlah komisaris yang terlalu banyak dan pemberian tantiem hingga miliaran rupiah, meski perusahaan mengalami kerugian.
“Tadinya pengelolaan secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisaris banyak banget. Bahkan ada komisaris rapat sebulan sekali, dapat tantiem Rp 40 miliar setahun,” tegas Prabowo.
Prabowo menilai, dengan aset BUMN yang telah mencapai lebih dari US$ 1.000 triliun, kontribusinya seharusnya lebih besar.
Ia menargetkan BUMN mampu menyumbang minimal US$ 50 miliar per tahun bagi penerimaan negara, sehingga APBN tidak lagi mengalami defisit.
Untuk mencapai tujuan itu, Prabowo menyiapkan empat jurus utama.
Pertama, memangkas jumlah komisaris BUMN maksimal enam orang, bahkan jika memungkinkan cukup empat hingga lima orang saja.
Kedua, menghapus sistem tantiem bagi komisaris. Menurutnya, istilah tantiem hanyalah akal-akalan yang membebani keuangan perusahaan.
Penghapusan tantiem dan pemangkasan insentif komisaris ini, menurut hitungan BPI Danantara, dapat menghemat hingga Rp 8 triliun per tahun.
Ketiga, Presiden Prabowo memastikan tidak akan ikut campur dalam penunjukan direksi BUMN. Ia menegaskan proses rekrutmen harus berbasis profesionalitas, bukan kekerabatan.
COO BPI Danantara, Dony Oskaria, menyebut Presiden sama sekali tidak mengintervensi penempatan direksi.
Keempat, melarang praktik manipulasi laporan keuangan. Prabowo meminta BUMN menampilkan kondisi keuangan secara nyata, agar langkah perbaikan dapat dilakukan secara tepat dan transparan.
“Kita tidak ingin lagi ada laporan laba yang abal-abal,” ujarnya.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap BUMN benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi nasional, memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat, serta menjadi pilar penting dalam pembangunan bangsa di era kepemimpinan Presiden Prabowo. (*/)
