TITIKNOL.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan dua anggota DPR RI, yakni Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya.
Keduanya dinonaktifkan buntut pernyataan dan aksi joget yang menuai kemarahan masyarakat.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, melalui sebuah keterangan video yang dirilis pada Minggu (31/8/2025).
Ia menyebut penonaktifan berlaku terhitung mulai Senin, 1 September 2025.
“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI,” kata Viva Yoga.
Sebelumnya, Eko Patrio lebih dulu menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
Ia mengaku menyesal atas perbuatannya yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Permohonan maaf tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (30/8/2025).
Dalam video itu, Eko Patrio terlihat didampingi sesama anggota Fraksi PAN, Sigit Purnomo atau Pasha Ungu.
“Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan,” ujar Eko.
Tak berbeda, Uya Kuya juga menyampaikan penyesalan atas tindakannya yang menuai kritik publik.
Video permintaan maaf Uya diunggah melalui akun media sosialnya pada hari yang sama.
“Dengan tulus dari hati yang paling dalam, saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” kata Uya.
Uya sebelumnya menjadi sorotan setelah sebuah video dirinya berjoget di Gedung DPR RI viral di media sosial.
Aksi itu dilakukan sesaat setelah pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan, sehingga memicu kekecewaan publik.
Penonaktifan dua figur publik yang kini menjadi wakil rakyat tersebut disebut sebagai langkah DPP PAN menjaga wibawa partai.
Selain itu, keputusan ini juga dimaksudkan untuk merespons langsung suara masyarakat yang merasa tersakiti oleh sikap para legislatornya. (*/)
