TITIKNOL.ID, PENAJAM – Tingginya mobilitas kendaraan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menuntut adanya percepatan pembangunan, khususnya pelebaran dan perbaikan sejumlah ruas jalan.
Bupati PPU, Mudyat Noor belum lama ini mengunjungi Kementerian Pekerja Umum (PU) untuk menyampaikan hal tersebut. Selain itu, Pemkab PPU juga telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Timur untuk menyinergikan program daerah dengan kondisi nyata infrastruktur di lapangan.
“Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu faktor tingginya mobilitas kendaraan di wilayah Benuo Taka. Infrastruktur jalan mestinya menjadi perhatian bersama,” ucap Mudyat.
Mudyat menilai kondisi ruas jalan yang rusak bahkan sempit kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
“PPU ini gerbang IKN, karena itu untuk mendukung pembangunan yang ada disana, PPU harus berjalan selaras dan beriringan supaya tidak mengalami kesenjangan,” kata Mudyat.
Bukan hanya soal jalan poros, Mudyat juga mengajukan usulan pembangunan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan jembatan penghubung Sungai Riko, akses pertanian dan perkebunan, serta perlunya jalan alternatif lain agar PPU tak hanya bergantung pada jalur utama saja.
“Infrastruktur pendukung sektor pangan juga sangat krusial. PPU diharapkan sebagai lumbung pangan daerah, ini berarti embung, irigasi atau bendung benar-benar dibutuhkan dalam mendukung produktivitas pertanian,” jelas Mudyat.
Menyoal tampungan sampah di daerahnya, Mudyat juga usul percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Fasilitas ini diharapkan menjadi bagian dari upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan mendukung pembangunan di kawasan IKN.
“Mengingat daya tampung pengelolaan sampah kita tak mampu untuk beberapa tahun lagi, sehingga perlu penanganan lebih lanjut bersama teknis terkait,” lanjut dia.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menyambut positif usulan yang disampaikan Pemda PPU. Ia menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti masukan tersebut bersama unit teknis di tingkat balai wilayah, baik untuk bidang jalan maupun sumber daya air.
Ia juga mengingatkan agar Pemda PPU menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap sebagai dasar usulan ke tingkat kementerian. Hal ini akan memudahkan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, khususnya di kawasan IKN Nusantara dan Kabupaten PPU.
“Sejumlah program yang disampaikan akan menjadi catatan bersama dan akan ditindak lanjuti bersama bidang terknis terkait, termasuk belibatkan Balai Jalan maupun Balai Sungai yang berada di wilayah Kalimantan Timur, agar program pembangunan berkelanjutan dapat terakselerasi,” pungkasnya.
(TN01)
