TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diminta untuk lebih fokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan berstatus provinsi yang hingga kini masih memerlukan perhatian serius.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menekankan bahwa perbaikan infrastruktur jalan tidak boleh dipandang sebelah mata, meskipun saat ini terdapat isu pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
“Banyak ruas jalan di Kalimantan Timur yang membutuhkan perbaikan menyeluruh, baik dibangun ulang, direkonstruksi, maupun ditingkatkan kualitasnya,” ujar Reza, Sabtu (20/9/2025).
Komisi III DPRD Kaltim mendesak Dinas PUPR-Pera Kalimantan Timur untuk melakukan pemetaan kondisi jalan secara terperinci dan transparan.
Hal ini penting agar pembangunan tidak bersifat sektoral, melainkan merata dan tepat sasaran.
“Masyarakat Kalimantan Timur berhak merasakan hasil pembangunan. Sebagai daerah penyumbang besar bagi anggaran nasional, sudah sewajarnya infrastruktur dasarnya ditingkatkan,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Suara Publik jadi Bahan Evaluasi
Reza mengungkapkan bahwa DPRD terus menjalin komunikasi aktif dengan Dinas PUPR dalam menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait kondisi jalan.
Aduan tersebut datang dari individu, kelompok masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Menurutnya, suara publik merupakan sumber informasi penting dalam fungsi pengawasan dewan terhadap pelaksanaan pembangunan.
Anggaran itu berasal dari rakyat, maka wajar jika masyarakat menuntut hasil maksimal.
“Pembangunan jalan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tapi juga dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan,” tuturnya.
Reza juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus mengejar target pencapaian angka semata, seperti persentase jalan provinsi yang dalam kondisi ‘mantap’ hingga tahun 2028.
Menurutnya, kualitas dan asas manfaat dari pembangunan infrastruktur jauh lebih penting.
Pembangunan yang berkelanjutan itu butuh transparansi anggaran, keterbukaan informasi, serta partisipasi aktif dari masyarakat.
“Jangan hanya fokus pada angka, tapi lupa pada manfaat jangka panjangnya,” tutup Reza. (*)
