Kanwil Kemenag Kaltim ungkap sebagian daerah alami pemotongan Jatah Haji 2026
TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Distribusi kuota haji untuk musim 2026 di Kalimantan Timur (Kaltim) dilaporkan mengalami pergeseran yang cukup dinamis.
Sebagian besar daerah harus merelakan jatahnya berkurang signifikan, sementara dua kota besar justru mendapat kabar gembira berupa penambahan kuota.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kaltim, Abdul Khaliq, mengungkapkan adanya variasi alokasi ini.
Menurutnya, kondisi ini sontak menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat Kaltim yang memiliki animo ibadah haji sangat tinggi.
Khaliq menjelaskan bahwa saat ini, keputusan final mengenai jumlah kuota haji berada sepenuhnya di bawah kewenangan Kementerian Haji di tingkat pusat, bukan lagi di bawah Kemenag sendiri.
“Kalau pemotongan kuota haji memang ranahnya ini Kementerian Haji sebenarnya. Kami ini tidak bisa menjelaskan secara langsung karena ini yang memutuskan adalah Kementerian Haji,” ujarnya, menegaskan bahwa Kanwil Kaltim hanya bertugas membantu pelaksanaan operasional di lapangan.
Siapa Untung, Siapa Buntung?
Berdasarkan data sementara, empat daerah mengalami pengurangan kuota yang cukup besar:
- Mahakam Ulu;
- Kutai Barat;
- Kota Bontang;
- dan Kutai Timur.
Di sisi lain, dua lokus urban utama di Kalimantan Timur mendapatkan angin segar.
Kota Balikpapan dan Samarinda justru mendapat tambahan alokasi kuota keberangkatan.
Tingginya permintaan haji di Kaltim setiap tahun membuat perubahan kuota ini memicu banyak pertanyaan dari warga.
Khaliq mengaku pihak Kemenag Kaltim kesulitan memberikan jawaban pasti terkait fluktuasi ini, sebab otoritas penuh ada di kementerian lain.
Pemda Harus Proaktif
Mengingat tingginya minat masyarakat Kaltim untuk menunaikan Rukun Islam kelima, Abdul Khaliq menyarankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalami pengurangan kuota tidak hanya berdiam diri.
Ia mendorong Pemda untuk bersikap proaktif, yaitu dengan melakukan lobi langsung ke Kementerian Haji di Jakarta.
“Pemerintah daerah yang mungkin datang ke Kementerian Haji itu baguslah kalau bisa mau meminta, meminta supaya jangan masyarakatnya banyak dikurangi,” kata Khaliq.
Ia menekankan bahwa langkah proaktif Pemda sangat krusial untuk memperjuangkan kuota jemaah warganya, mengingat keputusan penuh ada di Kementerian Haji. (*)
