TITIKNOL.ID, PENAJAM – Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berkomitmen menertibkan penggunaan dana desa.
Bupati PPU, Mudyat Noor menekankan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) bukan dana yang bisa dihabiskan tanpa arah, melainkan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita berharap desa tidak menganggap ADD sebagai dana yang bisa digunakan sesukanya. ADD itu harusnya meningkatkan ekonomi masyarakat, bukan menurunkan,” ujar Mudyat, belum lama ini.
Ia menegaskan perlunya pembenahan penggunaan anggaran, seperti kegiatan bimtek yang dinilai terlalu banyak dilakukan di luar daerah.
“Kita akan tertibkan bimtek mulai tahun depan, karena tahun ini banyak sekali keluar daerah. Kepala desa harus paham bahwa dana desa digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan mereka,” tegas Mudyat.
Ia mengingatkan agar tidak ada desa yang berlomba-lomba memanfaatkan anggaran hanya untuk kelompoknya.
“Otonomi desa itu untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran aparatur. Jangan bebas-bebasan menggunakan dana,” lanjutnya.
Selain itu, badan pengawas desa juga diminta menghindari penyimpangan.
“Jangan ada kongkalikong. Pengelolaan satu dana, masyarakat jangan sampai jadi korban,” ucap dia.
Olehnya itu, Mudyat mendorong adanya program digitalisasi desa, dimana melalui sistem tersebut, kata dia, seluruh potensi desa dapat terlihat jelas dan lebih mudah dikembangkan.
“Kita akan fokus pada penguatan potensi setiap desa, mau pertanian, perikanan, unit usaha, termasuk pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis. Arahan ini, supaya dana desa tidak dihamburkan untuk kegiatan yang tidak memberi dampak ke masyarakat,” ujarnya.
Melalui digitalisasi desa, Pemkab PPU menargetkan transparansi penggunaan anggaran menjadi lebih terbuka dan kinerja desa dapat dipantau masyarakat.
“Kalau semua sudah digital, kita bisa lihat desa mana yang unggulan. Desa yang kinerjanya baik akan kita beri penghargaan dan insentif,” tambahnya.
(TN01)
