TITIKNOL.ID — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin dunia yang menandatangani Board of Peace Charter di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Penandatanganan piagam tersebut menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP) sebagai badan internasional baru yang bertugas mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Keikutsertaan Presiden Prabowo mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia dan mendorong penyelesaian damai konflik internasional.
Sikap tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi keamanan, serta rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.
Pembentukan BoP merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict atau 20-Point Roadmap.
Badan ini juga telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025).
Resolusi tersebut sekaligus merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Dalam mandat utamanya, Board of Peace bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan proses rekonstruksi Gaza berjalan efektif.
Selain itu, BoP diarahkan memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Keanggotaan Board of Peace terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman, dengan representasi di tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.
Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace memiliki makna strategis.
Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk memastikan proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-state solution), serta tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Melalui forum tersebut, Indonesia akan secara aktif menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina.
Kehadiran Indonesia juga diharapkan menjadi penyeimbang moral dan politik agar proses rekonstruksi berjalan sesuai hukum internasional dan resolusi PBB.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai penandatanganan.
Penandatanganan Piagam Board of Peace ini sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat global sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra aktif dalam diplomasi internasional. (*/)
