Nasional

Dua Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, DPR Desak Prabowo Subianto Turun Tangan Langsung Lobi Iran

2
×

Dua Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, DPR Desak Prabowo Subianto Turun Tangan Langsung Lobi Iran

Sebarkan artikel ini
Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan lobi Iran, imbang dua kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di selat Hormuz imbas perang Amerika Serikat dan Israel vs Iran, Foto: AFP/ANGELA WEISS

TITIKNOL.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menyoroti dua kapal tanker milik Pertamina yang hingga kini masih tertahan di Selat Hormuz, Iran.

Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung melakukan diplomasi dengan pemerintah Iran guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.

Menurutnya, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang semakin memanas tidak bisa hanya ditangani melalui jalur teknis kementerian, melainkan membutuhkan komunikasi tingkat tinggi antar kepala negara.

“Saya kira masalah tertahannya kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya Menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” ujar Syafruddin, Senin (30/3/2026).

Ia menilai langkah diplomasi yang telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri patut diapresiasi, namun perlu ditingkatkan ke level strategis agar hasilnya lebih cepat dan efektif.

“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” tambah politikus PKB tersebut.

Sebagai informasi, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia, sehingga setiap gangguan di wilayah ini berdampak luas terhadap stabilitas energi global.

Syafruddin juga menilai keterlibatan langsung Presiden akan memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk Iran, sehingga pendekatan multilateral sangat diperlukan.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat strategi diversifikasi pasokan energi, agar tidak bergantung pada jalur rawan konflik, sementara pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran masih terus melakukan diplomasi intensif demi keselamatan kapal dan awaknya. (*)