TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong penguatan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, pemeriksaan terhadap perusahaan perlu dilakukan secara berkala, khususnya terkait kepatuhan terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Menurutnya, keberadaan AMDAL menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan setiap kegiatan usaha memperhatikan aspek lingkungan serta memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan.
Mudyat menegaskan, perusahaan yang diduga tidak memenuhi ketentuan lingkungan perlu mendapat perhatian dari pihak berwenang.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kewajiban pengelolaan dan perlindungan lingkungan telah dijalankan.
“Kita memperjuangkan TPST dan beberapa hal, termasuk nanti insyaallah ada bantuan terumbu karang,” kata Mudyat, Rabu (26/8/2026).
Ia mengatakan, pengawasan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pembangunan di PPU.
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan harus diimbangi dengan upaya menjaga kualitas lingkungan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Selain melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, Pemkab PPU juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan bagi sejumlah program lingkungan.
Di antaranya pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir PPU.
Mudyat berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memperkuat pengelolaan lingkungan di PPU.
Menurutnya, dukungan terhadap program lingkungan harus berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap aktivitas usaha.
“Pembangunan harus tetap memperhatikan lingkungan. Jangan sampai aktivitas ekonomi justru menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Dengan pengawasan yang lebih optimal, Pemkab PPU berharap potensi dampak lingkungan dari aktivitas usaha dapat ditekan.
Pembangunan daerah pun diharapkan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. (TN02/Adv/Diskominfo PPU)
