TITIKNOL.ID, PENAJAM – Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mengevaluasi pelaksanaan program bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos) dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (9/11/2026).
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan program bantuan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sejumlah perangkat daerah yang diundang dalam rapat tersebut di antaranya Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten PPU.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan dan penyaluran bantuan hibah maupun bansos, termasuk memastikan program yang dijalankan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
Komisi II DPRD PPU menilai evaluasi tersebut penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program bantuan pemerintah daerah telah berjalan serta mengidentifikasi berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.
Selain itu, rapat kerja tersebut juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan pengelolaan anggaran bantuan dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menegaskan bahwa pengawasan terhadap program hibah dan bansos diperlukan agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
”Evaluasi ini juga menjadi bagian dari upaya pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah, sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Thohiron. (Advertorial)
Komisi II DPRD PPU Evaluasi Penyaluran Hibah dan Bansos, Sejumlah OPD Diminta Beri Penjelasan
