TITIKNOL.ID, PENAJAM – Usulan anggaran kontingen olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang sempat menyentuh puluhan miliar rupiah akhirnya dipangkas tajam.
Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Raup Muin, memastikan alokasi dana untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Paser dikunci pada angka Rp 5,7 miliar.
Angka final ini merupakan hasil penyisiran ketat yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Raup menegaskan, rasionalisasi tersebut ditempuh agar pembiayaan selaras dengan kondisi fiskal daerah saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan mendasar kontingen.
”Tadinya usulan mencapai puluhan miliar, lalu kami minta tim teknis menghitung ulang kebutuhan riilnya sesuai kemampuan pemerintah,” ujar Raup Muin.
Menurut Raup, penyusunan pagu Rp 5,7 miliar tidak dilakukan secara instan.
Tim teknis membedah berbagai indikator normatif, mulai dari jumlah atlet yang bertanding, durasi pelaksanaan kompetisi, hingga komponen operasional pendukung di lapangan.
”Angka itu muncul setelah dihitung detail dari jumlah hari dan atletnya. Jadi bukan ujug-ujug keluar tanpa dasar,” tegasnya.
Sebagai sosok yang pernah menakhodai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Penajam Paser Utara, Raup memiliki tolok ukur tersendiri dalam tata kelola dana olahraga.
Ia mencontohkan, pada masa kepemimpinannya terdahulu, alokasi sekitar Rp 3 miliar mampu dimaksimalkan untuk membiayai berbagai program, termasuk pemusatan latihan (training center).
Meski dinamika kebutuhan saat ini berbeda, ia menilai besaran dana yang disepakati sudah proporsional dan menuntut kecerdasan skala prioritas dari pihak pengelola.
”Jika semua keinginan diakomodasi dengan kondisi keuangan hari ini, tentu berat. Dengan kisaran Rp 5,7 miliar, saya rasa sudah mencukupi,” ucapnya.
Di sisi lain, politisi tersebut memastikan lembaga legislatif akan menjaga jarak dari urusan teknis pelaksanaan kegiatan.
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara memilih menghormati kewenangan tim pelaksana demi menghindari tumpang tindih peran yang berpotensi melanggar aturan.
”Kami tetap mengawasi, tetapi tidak akan ikut campur ke ranah teknis karena hal itu justru melanggar norma dan ketentuan,” pungkas Raup.
Fungsi kontrol dewan baru akan dijalankan secara menyeluruh setelah perhelatan olahraga di Kabupaten Paser tersebut rampung.
Evaluasi nantinya mengacu pada dokumen laporan pertanggungjawaban resmi serta hasil pemeriksaan dari lembaga audit berwenang. (Advertorial)
Anggaran Porprov PPU Dipangkas jadi Rp 5,7 M, Ketua DPRD Raup Muin: Sesuai Hitungan Riil
