TITIKNOL.ID, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan komitmen penuh dan kesiapannya dalam mengawal percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah.
Sikap ini ditegaskan menyusul rangkaian kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud ke Kabupaten PPU pada akhir pekan lalu yang meninjau berbagai sektor penting, mulai dari infrastruktur transportasi, peternakan, perikanan, hingga pendidikan.
Wakil Ketua DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf, menyambut positif langkah peninjauan langsung yang dilakukan oleh Gubernur Kaltim terhadap sejumlah fasilitas publik krusial.
Dalam agenda kunjungannya, Gubernur Kaltim meninjau kondisi fisik Dermaga Penyeberangan Feri Penajam dan Pelabuhan Speedboat Penajam guna memastikan keselamatan penumpang serta kelancaran distribusi logistik menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebagai langkah nyata, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 juta melalui APBD-P 2026 untuk perbaikan tangga dan struktur dermaga.
Selain itu, kunjungan tersebut juga memfokuskan peninjauan pada titik rencana pembangunan Jembatan Coastal Road PPU serta pembahasan mendalam terkait wacana pemindahan lokasi Dermaga Penajam ke kawasan Nenang.
Menanggapi dinamika pembangunan dan wacana penataan kawasan pelabuhan baru di Nenang tersebut, pihak legislatif menilai bahwa proyek strategis infrastruktur transportasi laut ini harus dikoordinasikan secara matang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten demi mendongkrak roda perekonomian daerah.
”Yang namanya percepatan pembangunan, apalagi untuk meningkatkan roda perekonomian yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, saya selaku pimpinan DPRD akan mendukung sepenuhnya. Mudah-mudahan nanti koordinasi dan anggarannya dapat berjalan selaras sehingga apa yang dicanangkan bisa terlaksana sesuai harapan,” ujar Andi Muhammad Yusuf, Senin (16/11/2026).
Terkait aspek teknis pendukung di lapangan—termasuk urusan pembebasan lahan yang mungkin diperlukan dalam pengembangan wilayah strategis tersebut—DPRD PPU menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang kewenangan penuh, dan lembaga legislatif siap dilibatkan serta mengawal melalui fungsi pengawasan maupun dukungan penganggaran.
”Kalau masalah lahan itu kan kewenangan penuh daripada pemerintah. Tapi kalau seandainya terkait dengan pembebasan lahan dan sebagainya, itu pasti dikonsultasikan dengan DPRD karena harus melalui dukungan anggaran. Kalau tidak, paling cuma sebagai pengawasan saja kita,” tambah politisi Partai Golkar ini.
Melalui sinergi yang solid antara Pemprov Kaltim, Pemkab PPU, dan DPRD PPU, diharapkan seluruh program strategis—termasuk penataan transportasi, sektor penunjang ekonomi, hingga wacana pengembangan Pelabuhan Nenang—dapat berjalan lancar dan memberikan multiplier effect yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Benuo Taka. (Advertorial)
DPRD PPU Siap Kawal Wacana Pelabuhan Nenang Pasca Kunjungan Gubernur Kaltim











