PenajamTitiknolKaltim

DPRD PPU Soroti Pemanfaatan Gedung Perpustakaan dan Dorong Peningkatan Layanan Inklusif

125
×

DPRD PPU Soroti Pemanfaatan Gedung Perpustakaan dan Dorong Peningkatan Layanan Inklusif

Sebarkan artikel ini
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, mengungkapkan bahwa secara ideal gedung tersebut diperuntukkan sepenuhnya untuk perpustakaan.

TITIKNOL.ID, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memberikan perhatian serius terhadap operasional dan optimalisasi fasilitas perpustakaan daerah.

Meskipun dinilai sudah cukup representatif dan baru saja menorehkan prestasi membanggakan sebagai juara inovasi daerah, gedung perpustakaan saat ini masih berbagi ruang dengan perkantoran.
‎
‎Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, mengungkapkan bahwa secara ideal gedung tersebut diperuntukkan sepenuhnya untuk perpustakaan.

Namun, ia memahami langkah pemerintah daerah yang masih memanfaatkan fasilitas yang ada di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki.
‎
‎”Ya, seharusnya memang terintegrasi dan dimanfaatkan penuh untuk perpustakaan. Tapi karena keterbatasan milik Pemda, saya pikir kita memanfaatkan yang ada dulu,” ujar Muhammad Bijak.
‎
‎Meski demikian, pihak legislatif tetap mendorong agar ke depannya ada alokasi anggaran tambahan jika keuangan daerah memungkinkan, sehingga gedung tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan literasi masyarakat luas.
‎
‎Di luar persoalan gedung, Bijak juga memuji kinerja perpustakaan PPU yang dinilai aktif dan berhasil meraih prestasi gemilang di tingkat daerah.
‎
‎Komitmen Fasilitas Ramah Disabilitas

‎
‎Selain menyoroti tata ruang gedung, Anggota DPRD PPU Dapil Sepaku ini turut memberikan atensi terhadap ketersediaan fasilitas penunjang bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.
‎
‎Menurut Bijak, layanan dan fasilitas bagi disabilitas di perpustakaan masih memerlukan peningkatan yang signifikan.
‎
‎Sebagai langkah konkret jangka panjang, DPRD PPU mengingatkan kembali keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas yang telah disahkan.
‎
‎Beleid tersebut mewajibkan seluruh kantor layanan publik, baik instansi pemerintah maupun sektor swasta, untuk mengimplementasikan prinsip ramah disabilitas.
‎
‎Kendati demikian, pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada persoalan klasik terkait ketersediaan anggaran.
‎
‎Oleh karena itu, DPRD mendorong agar pemenuhan fasilitas ramah disabilitas ini dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kantor-kantor yang memiliki tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi.
‎
‎”Nanti tinggal kita dorong pemerintah. Kalau memang ada kelebihan anggaran, pelan-pelan disiapkan. Kita prioritaskan kantor yang pelayanannya dekat dengan masyarakat seperti rumah sakit, disdukcapil, kantor polisi, hingga Samsat,” pungkasnya. (Advertorial)