TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terus memperkuat tata kelola data pembangunan agar lebih akurat, terpadu, dan akuntabel sebagai dasar penyusunan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Kabupaten PPU Tahun 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati PPU Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Forum tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi dan penyelarasan pengelolaan data lintas perangkat daerah maupun instansi vertikal.
Berdasarkan pemaparan awal capaian pengumpulan dan pengelolaan data tahun 2026, tingkat keterisian data tahunan Kabupaten PPU tercatat mencapai 92,73 persen. Sementara itu, keterisian data periodik berada pada angka 72,91 persen.
Sekda PPU, Tohar, menegaskan bahwa data merupakan referensi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menentukan kebijakan pemerintah. Karena itu, setiap data yang dihasilkan perangkat daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal memiliki peran penting sebagai produsen data, mulai dari proses pengumpulan hingga penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan.
”Merencanakan pembangunan tanpa data ibarat menyusun perencanaan dengan mata tertutup. Karena itu, data yang diproduksi harus valid, dikelola sumber daya manusia yang kapabel, dimasukkan berdasarkan fakta empiris bukan opini, serta disusun secara terstruktur agar mudah dipahami,” ujar Tohar.
Ia menjelaskan, dalam ekosistem Satu Data Indonesia, setiap produsen data harus bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai walidata serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data.
Tohar juga menyoroti pentingnya kesadaran dan ketelatenan setiap perangkat daerah dalam memperbarui serta memelihara data yang bersifat dinamis. Sebab, ketepatan informasi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.
Hal tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanganan stunting berbasis lokus desa dan kelurahan, pembinaan seni dan budaya, hingga pemetaan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
”Ada tiga kunci utama yang harus dipegang bersama, yakni kepedulian terhadap data yang dihasilkan, pemeliharaan berkala terutama untuk data dinamis, serta tata kelola yang baik mulai dari tahap penginputan hingga pemanfaatannya kembali,” tegasnya.
Forum Satu Data Kabupaten PPU Tahun 2026 tersebut menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan juga dihadiri Kepala BPS PPU serta sejumlah perwakilan instansi vertikal, di antaranya Polres PPU, Kejaksaan Negeri PPU, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Agama Penajam, KPU PPU, Perumda Air Minum Danum Taka, dan PT ASDP.
Turut hadir jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab PPU, mulai dari Sekretariat DPRD, Bapelitbang, Bapenda, Kesbangpol, BPBD, Disdikpora, Dinas PUPR, Perkimtan, DPKP, Dinsos, Disnakertrans, DP3AP2KB, Dinas Ketahanan Pangan, DLH, Disdukcapil, DPMD, Dishub, Diskominfo, Diskukmperindag, DPMPTSP, Disbudpar, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Satpol PP, hingga Camat Babulu.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab PPU juga menyerahkan penghargaan kepada perangkat daerah terbaik dalam pengelolaan Satu Data Indonesia di Kabupaten PPU.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berhasil meraih peringkat pertama. Posisi kedua ditempati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sedangkan peringkat ketiga diraih Dinas Ketahanan Pangan.
Tohar berharap melalui forum tersebut, koordinasi dan jejaring pengelolaan data ant perangkat daerah semakin kuat sehingga mampu menghasilkan informasi yang berkualitas sebagai landasan pembangunan daerah.
”Semoga melalui forum ini, alur dan jejaring pengelolaan data di Kabupaten PPU semakin solid sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran,” pungkasnya. (Humas/Adv/KominfoPPU)
Keterisian Data Tahunan PPU Capai 92,73 Persen, Sekda Tohar Tekankan Akurasi Data Pembangunan











