TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pelaku usaha dan tenaga kerja jasa konstruksi lokal meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta profesionalisme dalam menghadapi peluang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Selain peningkatan daya saing, aspek keselamatan kerja dan integritas juga menjadi perhatian penting agar pelaku jasa konstruksi daerah mampu mengambil peran dalam pembangunan, sekaligus menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, Hadi Saputro, saat membuka Forum Jasa Konstruksi Tahun 2026 di Aula Pertemuan Hotel Ika, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kamis (19/11/2026).
Forum tersebut dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kaltim, unsur Polres PPU, perwakilan Dinas PUPR PPU, kepala perangkat daerah atau perwakilan, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, pimpinan badan usaha jasa konstruksi, serta sejumlah pemangku kepentingan sektor konstruksi.
Dalam sambutannya, Hadi menegaskan sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan daya saing daerah.
Menurutnya, kehadiran IKN di wilayah Kalimantan Timur, khususnya yang berdekatan dengan PPU, membuka peluang besar bagi pelaku jasa konstruksi lokal. Namun, peluang tersebut harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia, kapasitas badan usaha, serta kemampuan memenuhi standar pekerjaan konstruksi.
Ia mengingatkan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya proyek maupun besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi, serta manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama.
Dalam forum tersebut, Hadi menekankan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, penguatan tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang berlandaskan profesionalisme, kompetensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Seluruh tahapan pekerjaan konstruksi, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian mutu, hingga pemeliharaan dan pemanfaatan, harus berjalan secara berkesinambungan. Dengan demikian, potensi persoalan yang dapat memengaruhi kualitas hasil pekerjaan bisa diminimalkan.
Hadi juga mendorong pelaku usaha lokal agar tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya pembangunan IKN. Mereka harus mampu meningkatkan kapasitas teknis, teknologi, dan daya saing agar dapat memanfaatkan peluang pekerjaan konstruksi di kawasan IKN maupun wilayah PPU.
Ia turut menyinggung ketentuan Perpres LKPP Nomor 12 Tahun 2026 yang memuat keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal pada nilai pekerjaan tertentu. Karena itu, kesiapan dan kemampuan badan usaha daerah perlu terus diperkuat agar dapat bersaing dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Kedua, penguatan pembinaan dan keselamatan konstruksi sesuai kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Menurut Hadi, pembinaan tidak boleh hanya sebatas sosialisasi atau pemenuhan persyaratan administrasi. Lebih penting, kegiatan tersebut harus mampu meningkatkan kemampuan nyata badan usaha maupun tenaga kerja konstruksi.
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) juga harus dilakukan secara serius. Terlebih, pekerjaan dengan jadwal ketat atau mengejar target penyelesaian akhir tahun berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan apabila aspek keselamatan dan mitigasi tidak diperhatikan secara optimal.
Ketiga, penguatan penegakan hukum dan integritas dalam setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Keterlibatan unsur kepolisian dan pemangku kepentingan terkait sebagai narasumber dalam forum tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai aspek hukum serta tanggung jawab pelaksanaan proyek.
Hadi menegaskan, setiap pekerjaan yang bersumber dari keuangan daerah maupun negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, tidak boleh ada kompromi terhadap penyimpangan, manipulasi mutu, maupun ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak.
Integritas tersebut harus dijaga seluruh pihak, baik penyedia maupun pengguna jasa, termasuk konsultan perencana, konsultan pengawas, pejabat pengadaan, serta pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan konstruksi.
Melalui Forum Jasa Konstruksi Tahun 2026, Pemkab PPU berharap dapat merumuskan kesepakatan dan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola sektor konstruksi daerah.
Langkah tersebut antara lain melalui inventarisasi persoalan kompetensi tenaga kerja dan kapasitas badan usaha, penguatan kepatuhan terhadap ketentuan kepemilikan badan usaha, serta pencegahan praktik pinjam bendera maupun sertifikat.
Selain itu, pengawasan terhadap spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mutu material, dan ketepatan waktu pelaksanaan juga perlu diperkuat. Upaya tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor bersama asosiasi jasa konstruksi, aparat pengawas internal pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga sertifikasi.
Pemkab PPU berharap forum ini tidak sekadar menjadi agenda pertemuan, tetapi mampu melahirkan komitmen bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Dengan demikian, pelaku usaha lokal semakin siap mengambil bagian dalam peluang pembangunan IKN, sekaligus mendukung terwujudnya infrastruktur berkualitas, tepat manfaat, dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. (Humas/Adv/KominfoPPU)
Hadapi Peluang Proyek IKN, Pemkab PPU Minta Kontraktor Lokal Tingkatkan Daya Saing











