TITIKNOL.ID, PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun membuka acara Sosialisasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan reformasi birokrasi.
Makmur Marbun menyebut acara ini merupakan langkah lanjutan dari evaluasi reformasi birokrasi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tahun 2023 oleh Kementerian PAN-RB, yang menekankan pentingnya pengukuran kualitas kebijakan sebagai indikator utama dalam deregulasi kebijakan.
“Saya menekankan bahwa pengukuran kebijakan harus didukung oleh data yang akurat agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kualitas kebijakan yang diimplementasikan,” katanya
Selain itu, Pj Bupati Marbun menyoroti posisi Kabupaten PPU yang berada di urutan ke-16, atau posisi terendah secara nasional dalam hal manajemen ASN pada September 2023.
“Saya menegaskan bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya evidence atau data yang memadai terkait penilaian kebijakan publik di daerah tersebut,” tambahnya.
“Saya juga menekankan bahwa tanpa data yang akurat, usaha apa pun yang dilakukan untuk memperbaiki kebijakan akan sulit mencapai hasil yang diinginkan,” pungkasnya.
Oleh karena itu, kata Makmur Marbun menekankan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang sesuai dengan tugas masing-masing pegawai, agar kebijakan yang diimplementasikan dapat berjalan efektif dan mencapai sasaran yang diinginkan.
“Saya berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para perangkat daerah di Kabupaten PPU, khususnya dalam menjalankan kebijakan yang sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan daerah, terlebih Kabupaten PPU yang kini menjadi kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara,” jelasnya.
“Dengan pemahaman yang merata, Saya optimis bahwa indeks kualitas kebijakan (IKK) dan indikator lainnya, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di Kabupaten PPU dapat mengalami peningkatan di masa mendatang,” tutupnya. (Advertorial/Diskominfo)
