TITIKNOL.ID, PENAJAM – Keberhasilan daerah lain yang mampu mengangkat tenaga honorer mereka menjadi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Anggota DPRD PPU, Mahyudin menyatakan, kuncinya ada pada pengelolaan anggaran dan keputusan kepala daerah.
“Daerah lain meramu itu. Mereka biar tambahan penghasilan pegawai (TPP) rendah tapi APBD mencukupi. Lain dengan kita, APBD turun terus, penetapan TPP tinggi,” ujar Mahyudin, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, penetapan TPP daerah terlalu tinggi karena penetapan dari kepala daerah sebelumnya.
“Di daerah lain itu sekitar Rp900 ribu hingga Rp1 juta TPP yang diberikan, memang TPP ini kewajiban, biar Rp100 ribu itu juga hak pegawai,” jelas Mahyudin.
Ditambahkan, beban belanja pegawai saat ini telah melebihi batas yang ditetapkan 30 persen. ASN sendiri jumlahnya mencapai 3.000 orang, ditambah PPPK mencapai 500 lebih.
“Kalau kita ini kan turun terus, sisa Rp2,6 triliun APBD-nya, dikali 30 persen kan nggak mencukupi, ditambah TPP yang terlalu tinggi juga PPU ini,” katanya.
DPRD mengakui, memang tantangan utamanya berada pasa kemampuan keuangan daedah.
Namun apabila masih ada ruang untuk penyesuaian, termasuk kemungkinan menabrak batas 30 persen bola diperbolehkan oleh regulasi teknis pusat, maka perlu ada upaya maksimal mewujudkan keinginan honorer.
“Pemerintah daerah harus bisa meramu kembali komposisi belanja pegawai dan TPP ini, insyaallah selalu ada jalannya,” tandasnya.
(TN01)
