TITIKNOL.ID – Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjadi sorotan tajam dari legislatif. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Lonteng, mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun justru gagal dalam seleksi tersebut.
“Kalau kita lihat, banyak honorer yang sudah bekerja selama 10 tahun lebih malahan tidak lolos. Padahal mereka sudah bekerja dengan maksimal dan menunjukkan dedikasi tinggi,” ujar Ronald, dikutip pada Sabtu (19/7/2025).
Ronald menilai, tes yang diadakan tersebut terlalu fokus mengukur kemampuan berdasarkan nilai akademis semata. Padahal, menurutnya, pemerintah membutuhkan pegawai yang memiliki loyalitas tinggi dan pemahaman mendalam tentang lingkungan kerja, bukan sekadar kecerdasan akademis.
“Kalau begini kan tidak adil bagi honorer yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Padahal yang dibutuhkan pemerintah itu adalah mereka yang loyalitas kerjanya tinggi, bukan hanya berbekal pintar saja,” paparnya, menegaskan adanya ketidaksesuaian antara kriteria seleksi dan kebutuhan riil instansi.
Ronald berharap Pemkot Samarinda dapat memberikan perhatian lebih terhadap nasib para honorer yang gagal dalam seleksi tersebut. Ia mengingatkan agar jangan sampai banyak pegawai yang merasa tidak mendapat keadilan hanya karena sistem seleksi yang dinilai kurang komprehensif.
“Jangan sampai mereka ini merasa menjadi korban yang tidak diperhatikan. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka dan mencari solusi yang adil,” tandasnya, menyerukan agar Pemkot lebih peka terhadap dampak sosial dari kebijakan seleksi PPPK ini. (*/red/adv)
