Penajam

Bupati PPU Audiensi ke Bappenas, Dorong Penetapan Sebagai Kawasan Strategis Nasional

189
×

Bupati PPU Audiensi ke Bappenas, Dorong Penetapan Sebagai Kawasan Strategis Nasional

Sebarkan artikel ini
Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, melakukan audiensi strategis dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Rachmat Pambudy, pada Kamis (24/7/2025).

TITIKNOL.ID, JAKARTA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, melakukan audiensi strategis dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Rachmat Pambudy, pada Kamis (24/7/2025).
‎
‎Pertemuan tersebut digelar di Ruang Rapat DH-1.2, Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
‎
‎Audiensi ini membahas rencana program strategis Kabupaten PPU untuk periode 2025–2030, serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
‎
‎Hal ini menyusul posisi vital Kabupaten PPU sebagai kawasan penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
‎
‎Bupati Mudyat hadir didampingi jajaran penting dari eksekutif dan legislatif PPU.
‎
‎Turut serta dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Ketua DPRD Rauf Muin, Wakil Ketua I DPRD Syahrudin M. Noor, Wakil Ketua II DPRD Andy Yusuf, serta sejumlah kepala perangkat daerah teknis.
‎
‎Dalam paparannya, Bupati Mudyat Noor secara tegas mengusulkan agar Kabupaten PPU ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).
‎
‎Usulan ini didasari pada letak geografis PPU yang strategis sebagai pintu masuk utama ke kawasan IKN.
‎
‎Ia menjelaskan bahwa keberadaan IKN telah membawa dampak signifikan bagi PPU, khususnya dalam aspek sosial dan infrastruktur.
‎
‎Meningkatnya arus pendatang, tekanan terhadap lahan dan layanan publik, serta urbanisasi yang tidak terkendali menjadi tantangan tersendiri.
‎
‎“Kami menanggung beban sosial dan infrastruktur yang cukup berat akibat pembangunan IKN, namun belum mendapat dukungan kebijakan maupun fiskal yang proporsional,” ungkap Bupati Mudyat dalam forum tersebut.
‎
‎Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat memberikan afirmasi kebijakan khusus bagi PPU.
‎
‎“Kami berharap PPU tidak hanya dianggap sebagai daerah penyangga, tetapi juga ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dengan dukungan anggaran dan regulasi yang memadai,” tambahnya.
‎
‎Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat peran PPU dalam mendukung keberhasilan pembangunan IKN sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan di wilayah sekitarnya.
‎
‎Audiensi ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten PPU dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tengah dinamika nasional, khususnya menyambut transformasi besar dengan hadirnya IKN. (Advertorial/hms7)
‎
‎