TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau Bapenda Kaltim memastikan belum akan membuka program relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam waktu dekat.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bapenda Kaltim sekaligus Plt Asisten III Sekprov Kaltim, Ismiati, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kaltim pada Jumat (15/8/2025) di Samarinda, Kalimantan Timur.
“Untuk sementara belum ada program relaksasi lagi. Kami sedang fokus membenahi sistem dan meningkatkan penagihan kepada wajib pajak,” kata Ismiati.
Mengenai relaksasi pajak itu adalah kebijakan pemerintah untuk meringankan atau mengurangi beban pajak bagi wajib pajak dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya biasanya agar masyarakat atau pelaku usaha lebih mudah memenuhi kewajiban pajak, terutama di saat kondisi ekonomi sulit atau untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Menurut Ismiati, pelaksanaan relaksasi memerlukan kesiapan sistem yang cukup kompleks.
Sementara itu, sistem informasi pajak daerah masih dalam tahap pemeliharaan dan perbaikan teknis.
Oleh karena itu, Bapenda kini mengoptimalkan strategi penagihan, salah satunya dengan pendekatan door to door ke wajib pajak yang menunggak.
“Kita sedang maintenance sistem. Jadi penagihan kami lakukan aktif ke lapangan,” tambahnya.
Realisasi Masih Rendah, Target Disesuaikan
Per Agustus 2025, capaian penerimaan dari PKB dan BBNKB baru menyentuh 49 persen, masih jauh dari target yang ditetapkan di awal tahun.
Ismiati menyebut, target tersebut awalnya disusun berdasarkan asumsi tarif pajak 1,1 persen, namun realisasinya hanya 0,8 persen. Selain itu, penurunan daya beli masyarakat ikut memengaruhi jumlah transaksi kendaraan bermotor.
“Target penjualan kendaraan pun turun sekitar 30 persen. Ini berdampak langsung ke realisasi BBNKB,” ungkapnya.
Sementara pada masa awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penjualan kendaraan sempat melonjak tajam, bahkan lebih dari 100 persen dalam sebulan.
Melihat tren tersebut, Bapenda Kaltim akan mengajukan penyesuaian target PAD dalam pembahasan APBD Perubahan agar lebih realistis dengan kondisi ekonomi saat ini.
Secara keseluruhan, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai sekitar 50 persen, atau masih kurang 9 persen dari seharusnya.
“Idealnya sudah 58,3 persen. Masih ada minus sekitar 9 persen, dan ini yang akan kami kejar,” tutup Ismiati. (*)
