TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Puluhan perwakilan organisasi mahasiswa, masyarakat sipil, dan komunitas lokal berkumpul dalam konsolidasi yang digelar oleh Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan).
Mereka untuk merancang aksi unjuk rasa terkait berbagai persoalan krusial di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Isu utama yang diangkat adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai tidak transparan.
Konsolidasi ini berlangsung pada Kamis 21 Agustus 2025 malam di halaman Gedung KNPI Balikpapan.
Pertemuan itu dimulai dari pukul 20.45 Wita dan berakhir sekitar pukul 23.00 Wita.
Sekitar 15 lembaga turut hadir, mencakup organisasi kemahasiswaan, komunitas lokal, hingga perwakilan warga.
Saat itu, terlihat, para peserta tampak duduk melingkar, bergantian menyampaikan aspirasi serta membedah isu-isu yang akan dibawa dalam aksi.
Suasana diskusi berjalan dinamis dan demokratis, dengan fokus utama pada kebijakan pemerintah kota yang dinilai merugikan masyarakat Kota Balikpapan.
Kenaikan PBB Dinilai Janggal
Koordinator Lapangan Aliansi Bakwan, Hendrikus, menjelaskan bahwa konsolidasi ini penting untuk memperdalam pemahaman terkait persoalan PBB yang banyak dikeluhkan warga.
“Ketentuannya tidak berubah, tapi besaran PBB naik. Ini janggal dan harus dikritisi. Kami ingin ada transparansi dari pemerintah,” bebernya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan PBB yang tidak stabil telah menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Isu Lokal Banjir hingga Subsidi Bermasalah
Selain soal PBB, aliansi juga menyoroti berbagai isu lain yang turut membebani warga Balikpapan.
Di antaranya adalah persoalan banjir yang tak kunjung tuntas, dugaan peredaran beras oplosan, serta distribusi subsidi yang dianggap tidak tepat sasaran.
“Kami juga mencatat masalah kelangkaan LPG 3 kg dan antrean panjang BBM. Ini belum ada kejelasan solusinya dari pemerintah,” tambah Hendrikus.
Humas Aliansi Bakwan, Julak, menyebut bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk protes, tapi juga bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat.
“Kami ingin masyarakat sadar bahwa mereka punya hak untuk menuntut perbaikan. Kita tidak hanya bicara soal PBB, tapi juga soal air bersih, ketahanan pangan, dan hak atas subsidi yang adil,” ujarnya.
Julak menambahkan bahwa aliansi akan terus bergerak dan menyuarakan kepentingan rakyat, baik dalam isu lokal maupun nasional.
Rencana Aksi 25 Agustus 2025
Aksi unjuk rasa akan dilaksanakan pada Senin, 25 Agustus 2025, di depan Kantor Pemerintah Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman.
Para peserta berharap Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud dapat hadir dan berdialog langsung dengan massa aksi.
“Kami ingin Wali Kota mendengar langsung suara masyarakat. Jangan sampai tuntutan ini hanya masuk meja birokrasi tanpa tindak lanjut,” tutur Hendrikus. (*)
