BulunganTitiknolKaltara

APBD Bulungan 2026 Turun, Pemkab Lakukan Efisiensi Tanpa Sentuh TPP ASN

150
×

APBD Bulungan 2026 Turun, Pemkab Lakukan Efisiensi Tanpa Sentuh TPP ASN

Sebarkan artikel ini
ASN DILARANG BOLOS - Ilustrasi ASN, aparatur sipil negara. Masa WFA dan libur lebaran sudah usai. Sekda Tana Tidung di Kalimantan Utara tegaskan seluruh ASN wajib ngantor lagi mulai Senin, 30 Maret 2026. Hati-hati, ada sanksi menanti bagi yang nekat tambah libur. 

TITIKNOL.ID, BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten Bulungan bakal melakukan efisiensi anggaran belanja daerah pada 2026 menyusul penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Kebijakan ini diambil untuk memperkuat belanja modal yang berdampak langsung pada pembangunan dan mendukung capaian program prioritas daerah.

Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa efisiensi akan difokuskan pada belanja operasional yang dinilai kurang produktif, seperti anggaran makan minum, perjalanan dinas, dan perawatan aset.

“Kita akan lakukan efisiensi di beberapa pos,” ujar Syarwani, Selasa (20/10/2025) di Bulungan, Kalimantan Utara.

TPP ASN Aman, Fokus pada Program Prioritas

Meski anggaran mengalami pengetatan, Syarwani memastikan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN, baik PNS maupun PPPK, tidak akan terdampak oleh kebijakan ini.

Ia menekankan bahwa efisiensi bukan sekadar pemangkasan, tetapi merupakan pengalihan anggaran dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Penghematan ini bertujuan memperkuat belanja modal demi mendukung 15 program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Bulungan,” tegasnya.

Efisiensi Berlaku untuk Semua, Termasuk Pimpinan Daerah

Syarwani juga memastikan efisiensi diterapkan secara adil dan menyeluruh, termasuk terhadap perjalanan dinas pejabat tinggi daerah.

“Tidak hanya perangkat daerah, efisiensi juga berlaku bagi seluruh unsur pemerintahan, termasuk belanja perjalanan dinas pimpinan daerah,” ungkapnya.

Jaga Fiskal, Perkuat Pembangunan

Pemkab Bulungan berharap, melalui kebijakan efisiensi ini, postur APBD dapat tetap seimbang dan mampu mendorong pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik secara maksimal.

“Kita ingin setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Syarwani.