TITIKNOL.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong percepatan agenda nasional melalui program Asta Cita, yang menjadi arah kebijakan pembangunan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.
Untuk mencapai tujuan itu, dibutuhkan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kompetensi unggul, baik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa ASN merupakan pelaksana utama seluruh aspek Asta Cita, mulai dari pembangunan ekonomi, penguatan sumber daya manusia, hingga reformasi birokrasi.
Karena itu, kualitas aparatur negara menjadi faktor penentu keberhasilan program pemerintahan.
“Seluruh aspek Asta Cita merupakan mandat yang pelaksana utamanya adalah ASN. Oleh sebab itu, kompetensi ASN menjadi penentu keberhasilan berbagai agenda pembangunan nasional,” ujar Zudan, dikutip dari situs resmi BKN, Selasa (25/11/2025).
Jumlah ASN nasional saat ini terus bertambah, dari sebelumnya 4,2 juta menjadi lebih dari 5,5 juta orang.
Namun peningkatan jumlah tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan kompetensi strategis.
Padahal, seluruh anggaran APBN dan APBD dikelola oleh ASN di pusat maupun daerah.
Menurut Zudan, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah masih terbatasnya ASN dengan keahlian teknis dan analitis, seperti analis kemiskinan, analis ekonomi, ahli pengendalian inflasi, serta tenaga ahli di sektor ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Keterbatasan kompetensi ini tampak dalam penanganan inflasi di sejumlah daerah yang dinilai belum tepat sasaran.
Salah satu kesalahan umum adalah strategi menurunkan harga dengan memasok barang dari luar daerah, yang justru merugikan produsen lokal.
Padahal, kata Zudan, Indonesia sebagai negara produsen sekaligus konsumen membutuhkan strategi yang lebih seimbang.
Salah satu pendekatan efektif adalah mempersilakan produsen menikmati kenaikan harga sementara konsumen diberikan intervensi melalui subsidi.
“Pendekatan ini membutuhkan tiga peran ASN yang kuat: perancang kebijakan, pelaksana lapangan, dan agen perubahan yang memahami dinamika perdagangan dan rantai pasok,” ujar Zudan.
Ia mencontohkan penerapan kebijakan tersebut di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, yang mampu menekan inflasi dan mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik.
Ke depan, penyediaan talenta ASN dengan kompetensi strategis disebut harus menjadi prioritas nasional.
BKN bersama KemenPAN-RB diharapkan menjadi pusat pengembangan talenta aparatur agar kebutuhan SDM berkeahlian mudah terpenuhi, terutama di sektor prioritas.
Dengan penguatan kompetensi ASN, penyelarasan kebijakan, serta sistem pelatihan yang terstruktur, pemerintah optimistis target-target Asta Cita dapat diwujudkan dalam lima tahun ke depan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*/)
