TITIKNOL.ID, PENAJAM — Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Andi Muhammad Yusuf menegaskan pentingnya percepatan pengisian jabatan struktural yang masih kosong di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ia menyebut kekosongan tersebut berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, jabatan-jabatan strategis dalam struktur pemerintahan tidak boleh dibiarkan terlalu lama tanpa pejabat definitif, karena hal itu berpotensi menghambat proses koordinasi, pelaksanaan program, hingga pengambilan keputusan.
“Kalau jabatan lowong di pemerintah daerah itu kan ada teknisnya. Pemerintah daerah punya mekanisme dan bisa langsung mengisi lewat proses seleksi. Jadi seharusnya tidak ada hambatan untuk menentukan yang tepat,” ujar Andi, Rabu (26/11/2025).
Ia menambahkan bahwa pengisian jabatan merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah.
Karena itu, ia mendorong agar prosesnya segera dilakukan tanpa menunda, demi memastikan pelayanan publik tetap optimal.
“Kewenangannya penuh untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau ada kekosongan, ya harus segera diisi agar struktur pemerintahan berjalan dengan baik,” tegasnya.
Sejumlah Jabatan Masih Kosong
Sejumlah jabatan eselon II diketahui telah mengalami kekosongan dalam waktu cukup lama. Jabatan tersebut meliputi:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kepala Dinas Sosial
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (terbaru)
Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah, apalagi di tengah posisi PPU sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan tata kelola pemerintahan responsif dan profesional.
DPRD berharap pemerintah daerah segera memastikan seluruh formasi jabatan terisi agar roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan maksimal sesuai harapan.(advertorial)
Struktur Pemerintahan Kosong, DPRD PPU: Segera Isi Agar Pelayanan Publik Tidak Tersendat
