TITIKNOL.ID, JAKARTA — Usulan strategis pengembangan sektor perikanan dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diajukan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor mendapat respons positif dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal itu disampaikan dalam audiensi resmi yang digelar di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Mudyat menjelaskan bahwa Kabupaten PPU memiliki potensi besar di sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya.
Potensi ini bahkan telah mendapatkan pengakuan nasional melalui penetapan PPU sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri KKP Nomor 35/2013.
“Potensi perikanan kami membentang sepanjang garis pantai sekitar 272 kilometer, mulai dari Maridan hingga Babulu Laut,” ujar Mudyat.
Namun demikian, ia menilai potensi besar tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan nelayan secara signifikan.
Minimnya fasilitas pendukung, tata niaga hasil laut yang belum optimal, serta lemahnya akses pemasaran masih menjadi kendala utama.
Melalui forum audiensi ini, Pemerintah Kabupaten PPU secara resmi mengajukan sejumlah program prioritas kepada KKP.
Usulan tersebut mencakup pengembangan Pelabuhan Perikanan (PPI) Api-Api serta pembangunan dan revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola Koperasi Nelayan Merah Putih di delapan titik strategis, di antaranya Sesumpu, Kayu Api, Logpond CV Alas, Logpond SDR, Sesulu, Api-Api, dan Babulu Laut.
Selain itu, Bupati juga mengusulkan pembangunan breakwater di Sungai Nenang guna meningkatkan keamanan aktivitas kapal nelayan.
Mudyat menekankan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk membuka akses pasar dan memperkuat tata niaga hasil laut, sekaligus mempercepat pemberdayaan nelayan.
Audiensi dipimpin Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Komjen Pol (Purn.) Drs. Lotharia Latif.
Ia menyambut baik gagasan yang disampaikan Pemkab PPU dan menyatakan bahwa pembangunan KNMP merupakan salah satu agenda prioritas nasional.
“Dari target 100 titik pembangunan KNMP tahun ini, baru 65 yang terealisasi. Tahun 2026 target meningkat menjadi 1.000 titik. PPU memiliki peluang besar untuk masuk dalam program tersebut,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan breakwater dan fasilitas lainnya akan dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan teknis dan kebutuhan nelayan.
Menanggapi dukungan itu, Bupati PPU menyampaikan apresiasi dan menegaskan komitmen percepatan tindak lanjut.
“Saya berharap seluruh SKPD teknis segera menindaklanjuti agar proses di KKP dapat berjalan sesuai mekanisme,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa DPRD akan dilibatkan dalam pengawasan dan percepatan penyusunan proposal dan dokumen teknis.
“Targetnya, pembangunan KNMP dapat segera terealisasi dan memberi manfaat nyata untuk peningkatan ekonomi keluarga nelayan di PPU,” tambahnya.
Audiensi ini turut dihadiri Anggota DPRD PPU Sujiati dan Tohirun, Kepala Dinas Perikanan H. Rozihan Azwad, serta Sekretaris Bapelitbang Ade Embongbulan. (*/)
Dorong Kesejahteraan Nelayan, Usulan Infrastruktur Perikanan PPU Dapat Lampu Hijau dari KKP
